LAMANINDO.COM, BATAUGA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama eksekutif dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Buton Selatan, Senin (14/10/2024). Rapat tersebut membahas dugaan ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada 2024.
Ketua Sementara DPRD Buton Selatan, Dodi Hasri, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima sejumlah laporan terkait oknum ASN yang diduga mengarahkan bawahannya untuk mendukung salah satu calon kepala daerah. Selain itu, terdapat laporan mengenai bantuan sosial yang diduga dipolitisasi, di mana penerima bantuan diarahkan untuk mendukung pasangan calon tertentu.
Dalam RDP itu dihadiri semua pejabat eselon dua, bahkan beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta untuk memberikan klarifikasi terkait laporan yang diterima DPRD Busel. Seperti Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) La Kali, Kepala Dinas Kesehatan Hasriadi, Kepala Dinas Pendidikan La Hardin, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) La Amirudin diminta menjelaskan dugaan keterlibatan mereka dalam praktik yang tidak netral tersebut.
Klarifikasi Kepala OPD
La Kali, Kepala DKP Buton Selatan, menegaskan bahwa sejak awal tahun 2024, tidak ada bantuan yang disalurkan oleh dinasnya. Ia menyebut laporan mengenai politisasi bantuan sosial tidak berdasar. “Tahun ini belum ada bantuan yang kami salurkan, jadi laporan tersebut tidak memiliki dasar,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan La Hardin dan Kepala Dinas Kesehatan Hasriadi membantah tuduhan bahwa ada oknum kepala sekolah dan kepala puskesmas yang mengarahkan bawahannya untuk mendukung salah satu pasangan calon. Keduanya menegaskan bahwa mereka tidak pernah memberikan arahan serupa kepada bawahan mereka.
Kepala DPMD La Amirudin juga membantah tuduhan bahwa ada kepala desa yang diarahkan untuk mendukung pasangan calon tertentu. Ia menjelaskan bahwa pihaknya sedang fokus pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) dan tidak pernah memberikan arahan politis selama kegiatan tersebut berlangsung.
Penutup RDP: Seruan Menjaga Netralitas ASN
Rapat Dengar Pendapat ini ditutup dengan penyampaian pantun dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), La Ode Firman Hamzah, yang menggambarkan dilema netralitas ASN dalam politik.
Berikut kutipan pantunnya:
DILEMA NETRALITAS ASN
Dalam dilema yang membelit, ASN terjepit,
Antara tugas mulia dan tekanan politik,
Menjaga netralitas, sebuah janji suci,
Namun di lapangan, sering kali teruji.
Di tengah hiruk-pikuk pemilu yang mendekat,
Sikap profesionalisme sering kali terancam,
Mereka berjuang untuk tetap independen,
Namun godaan politik tak jarang menggoda.
Dengan pakta integritas di tangan,
Mereka berusaha menegakkan keadilan,
Tapi bayang-bayang kekuasaan menghantui,
Dilema ini terus berlanjut tanpa henti.
Akan kah mereka bertahan di jalan yang benar?
Atau terjerumus dalam arus yang menggoda?
Netralitas ASN, harapan bagi bangsa,
Semoga tetap teguh dalam setiap langkahnya.
Ketua Sementara DPRD Buton Selatan, Dodi Hasri, kembali menegaskan pentingnya menjaga netralitas ASN dan stabilitas daerah menjelang Pilkada yang akan berlangsung pada November 2024.
“Seluruh ASN diharapkan tetap profesional dan menjaga netralitasnya demi kelancaran proses demokrasi,” tegas Dodi. (adm)
