LAMANINDO.COM, BATAUGA–Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kabupaten Buton Selatan, La Asari, menyampaikan bahwa angka stunting di daerahnya menunjukkan penurunan signifikan. Berdasarkan data e-PPGBM, angka stunting turun dari 32 persen menjadi 22 persen dalam beberapa tahun terakhir.
“Kita berhasil menurunkan angka stunting dari 32 persen menjadi 22 persen,” ungkap La Asari saat ditemui diruang kerjanya, Senin (20/1/2025).
Dari seluruh wilayah di Buton Selatan, Kecamatan Batauga mencatat persentase stunting terendah, yakni tinggal 9 persen. Namun, tantangan masih besar di Kecamatan Lapandewa dan Batu Atas, yang mencatatkan angka stunting cukup tinggi.
Asari menjelaskan bahwa tingginya angka stunting di dua kecamatan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya terbatasnya akses terhadap air bersih, sanitasi yang buruk, dan kondisi rumah yang tidak layak huni, terutama rumah yang dihuni lebih dari satu kepala keluarga.
Di Kecamatan Batu Atas, masalah ketersediaan air bersih menjadi sangat krusial. Hanya 32 kepala keluarga di wilayah tersebut yang mengonsumsi air mineral isi ulang. Sebagian besar warga masih mengandalkan air hujan karena sumber air tawar di sana memiliki rasa payau hingga asin. Bahkan, dua proyek penyediaan air bersih sebelumnya telah gagal karena persoalan pasokan.
Lebih lanjut, Asari menekankan bahwa pencegahan stunting tidak hanya bergantung pada pemenuhan gizi, tetapi juga pada pola asuh anak. Ia menyayangkan masih banyak orang tua yang kurang memperhatikan kecukupan gizi dan nutrisi dalam makanan anak.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buton Selatan, La Ode Budiman, mengajak seluruh pihak yang terlibat untuk terus memperkuat koordinasi dalam percepatan penurunan stunting.
“Jangan hanya membuat laporan, tetapi hasil nyata di lapangan harus menjadi fokus utama dan dikoordinasikan dengan baik,” ujar Budiman saat dikonfirmasi via handphone.
Budiman juga menambahkan bahwa pencapaian penurunan angka stunting di Buton Selatan merupakan hasil kerja sama lintas sektor, mulai dari Kepala Puskesmas, Pemerintah Desa dan Kecamatan, hingga kader BKKBN dan Posyandu.