LAMANINDO.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat Reforma Agraria yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pernyataan ini disampaikannya dalam pidato kunci pada Asia Land Forum 2025 bertema “Securing Land Rights for a Sustainable and Equitable Future” yang diselenggarakan di Mercure Jakarta Batavia, 19 Februari 2025.
Dalam sambutannya, Wamen Ossy menyoroti semakin terbatasnya sumber daya tanah di tengah meningkatnya kebutuhan lahan akibat pertumbuhan populasi yang pesat di Asia. “Tanah adalah aset yang ketersediaannya terbatas, sementara permintaan terus meningkat. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang erat untuk memastikan keberlanjutan dan keadilan dalam akses serta pengelolaannya,” ujar Ossy.
Dikatakan Ossy, Indonesia memiliki luas daratan sekitar 190 juta hektare, dengan 120 juta hektare merupakan kawasan hutan dan 70 juta hektare dikelola oleh Kementerian ATR/BPN. Dari luas tersebut, sekitar 56 juta hektare atau 80 persen telah terdaftar dan tersertifikasi. Namun, masih terdapat tantangan besar, termasuk ketimpangan kepemilikan, tumpang tindih perizinan, serta konflik agraria yang kerap terjadi.
“Ketimpangan dan konflik agraria harus segera ditangani melalui kebijakan yang tepat dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat sipil,” tegas Ossy.
Pemerintah terus menggalakkan program Reforma Agraria sebagai solusi strategis. Langkah konkret yang ditempuh antara lain redistribusi tanah kepada masyarakat serta penerapan Kebijakan Satu Peta guna menyelaraskan data pertanahan di berbagai sektor. “Dengan adanya sinkronisasi peta, kita dapat mengurangi tumpang tindih kepemilikan dan memitigasi potensi konflik agraria,” jelasnya.
Kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil (CSO) menjadi faktor kunci dalam percepatan Reforma Agraria. Hingga saat ini, dari 70 lokasi prioritas Reforma Agraria, sebanyak 15.725 bidang tanah di 26 lokasi telah berhasil ditata ulang melalui kolaborasi berbagai pihak.
“Keberhasilan Reforma Agraria tidak hanya ditentukan oleh kebijakan dan regulasi, tetapi juga keterlibatan aktif masyarakat. Dengan sinergi antara pemerintah, CSO, dan masyarakat, manfaat dari reforma agraria dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan,” ujar Ossy.
Sebagai wujud komitmen bersama, dalam forum ini dilakukan penandatanganan Joint Statement antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Pernyataan bersama ini menegaskan komitmen dalam pelaksanaan Reforma Agraria, pembangunan desa, serta penguatan koperasi rakyat guna mencapai kedaulatan pangan dan pengentasan kemiskinan.
Asia Land Forum 2025 menjadi wadah penting bagi para pemangku kepentingan untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman dalam upaya pengelolaan tanah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan kolaborasi yang kuat, diharapkan Reforma Agraria dapat berjalan lebih efektif dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan. (adm)
