LAMANINDO.COM–Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, secara resmi membuka rapat perdana Joint Coordinating Committee (JCC) untuk proyek Capacity Development for Land Development Policy Making and Land Bank Management Improvement (LANDLAB), di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (14/05/2025).
Proyek LANDLAB merupakan hasil kerja sama hibah antara Kementerian ATR/BPN, Badan Bank Tanah, dan Japan International Cooperation Agency (JICA). Dalam sambutannya, Menteri Nusron menyampaikan apresiasi terhadap dukungan JICA dalam peningkatan kapasitas penyusunan kebijakan pengembangan pertanahan dan pengelolaan Bank Tanah.
“Terima kasih kepada JICA atas kepercayaan dan dukungannya. Kami berharap proyek ini mampu menghasilkan kebijakan pertanahan dan pengelolaan Bank Tanah yang lebih berkualitas dan berkelanjutan,” ujar Nusron.
Proyek ini dijadwalkan berlangsung selama tiga tahun, dari April 2025 hingga April 2028. Melalui forum JCC, para pemangku kepentingan akan merumuskan strategi dan langkah konkret untuk memperkuat tata kelola pertanahan berbasis kebutuhan masyarakat.
“Kebijakan ke depan tidak boleh lagi dibuat berdasarkan intuisi atau pendekatan jangka pendek, melainkan harus berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat,” tegas Menteri Nusron.
Kepala Perwakilan JICA Indonesia, Takeda Sachiko, menyambut baik dimulainya kerja sama ini. Ia menyoroti potensi besar Indonesia dalam pengembangan pertanahan, mengingat luas daratannya yang lima kali lipat dibanding Jepang.
“Proyek ini merupakan pijakan awal dalam memperkuat kebijakan pengelolaan pertanahan, termasuk mendukung pengembangan infrastruktur dan kawasan berbasis Transit Oriented Development (TOD),” kata Takeda. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk keberhasilan proyek.
Rapat perdana ini diikuti oleh perwakilan berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, baik secara langsung maupun daring. Hadir di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, serta PT MRT Jakarta.
Menteri Nusron didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, bersama sejumlah pejabat tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.