LAMANINDO.COM, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Senin (19/05/2025), bertempat di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta. Rapat ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi kinerja triwulan I tahun 2025 serta menjadi forum pembahasan berbagai isu strategis pertanahan dan tata ruang.
Rapat kerja tersebut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia, baik secara luring maupun daring.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan bahwa hingga triwulan I tahun ini, capaian kinerja Kementerian ATR/BPN masih berada di bawah 25 persen, meskipun serapan anggaran dinilai cukup positif. Oleh karena itu, diperlukan langkah korektif dan percepatan dalam pelaksanaan program.
“Rapat ini penting untuk menggali lebih dalam apa saja yang menjadi kendala serta menyusun strategi konkret dalam menghadapi tantangan pelaksanaan program prioritas, termasuk Reforma Agraria, legalisasi aset, dan penyelesaian konflik pertanahan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Komisi II juga menekankan pentingnya penguatan tata kelola keuangan internal kementerian. Muhammad Rifqinizamy mengingatkan agar Kementerian ATR/BPN segera melakukan pembenahan dalam pengelolaan anggaran tahun berjalan guna mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN menegaskan komitmen pihaknya dalam mempercepat penyelesaian program kerja dan memperkuat sinergi dengan seluruh Kantor Wilayah di daerah.
“Kami menyadari perlunya percepatan dalam pelaksanaan program strategis. Komunikasi intensif, termasuk secara informal, akan terus kami dorong agar setiap persoalan di daerah dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan. Kami harap hasil rapat hari ini dapat segera ditindaklanjuti maksimal dalam tiga hari ke depan,” jelas Pudji Prasetijanto Hadi.
Ia juga meminta jajaran Kanwil BPN Provinsi segera menyampaikan laporan tindak lanjut yang akan disampaikan kepada Menteri ATR/Kepala BPN dan diteruskan ke Komisi II DPR RI, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu seperti Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB).
Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi II DPR RI, Aziz Subekti, menyampaikan apresiasi atas upaya Kementerian ATR/BPN dalam menangani konflik agraria. Ia menegaskan pentingnya keberpihakan negara terhadap masyarakat kecil.
“Negara harus hadir untuk rakyat. Penanganan konflik pertanahan harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan transparan. Mari kita dorong penyelesaian yang berkeadilan dan berintegritas,” ujarnya.
Melalui rapat kerja ini, diharapkan sinergi antara Kementerian ATR/BPN dan Komisi II DPR RI dapat terus ditingkatkan guna memastikan tercapainya target-target strategis di bidang pertanahan dan tata ruang secara optimal, transparan, dan berkelanjutan. (AR/YZ/RED)