LAMANINDO.COM–Bupati Buton Selatan, Muhammad Adios, turut menghadiri peluncuran sekaligus dialog nasional percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih tingkat desa dan kelurahan se-Sulawesi Tenggara, yang digelar di Aula Bahteramas, Kantor Gubernur Sultra, Minggu (25/5/2025).
Acara ini secara resmi dibuka oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Yandri Susanto, dengan didampingi oleh Wakil Menteri PDTT Ahmad Riza Patria dan sejumlah pejabat eselon I kementerian. Hadir pula Gubernur Sultra Andi Sumangerukka, Wakil Gubernur Hugua, Ketua DPRD Sultra, para kepala daerah se-Sultra, jajaran Forkopimda, kepala OPD, hingga para kepala desa dari seluruh wilayah provinsi.
Dalam sambutannya, Menteri Yandri mengungkapkan bahwa kehadirannya membawa mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan ekonomi desa melalui koperasi. Ia menegaskan, sesuai amanat Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025, setiap Bupati dan Wali Kota bertanggung jawab sebagai Ketua Satgas Pembentukan Koperasi Desa di daerahnya masing-masing.
“Kami menargetkan seluruh musyawarah pembentukan koperasi dapat rampung paling lambat akhir Mei 2025. Jika program ini berhasil, maka cita-cita Indonesia Emas bisa lebih mudah kita raih,” ujar Menteri Yandri.
Sementara itu, Gubernur Sultra Andi Sumangerukka mengungkapkan bahwa dari total 2.285 desa yang ada, sekitar 1.557 desa atau 68,1 persen telah melaksanakan musyawarah pembentukan koperasi hingga tanggal 25 Mei 2025. Ia menargetkan seluruh desa dan kelurahan menyelesaikan proses tersebut maksimal pada akhir Juni.
Gubernur juga memberikan insentif bagi desa yang berhasil memenuhi target. “Saya akan memberikan satu unit sepeda motor kepada setiap desa yang berhasil menyelesaikan pembentukan koperasi tepat waktu,” katanya.
Di akhir acara, Bupati Muhammad Adios menyampaikan dukungannya terhadap program Koperasi Merah Putih yang dinilainya sangat relevan dalam mendorong kemandirian desa.
“Ini adalah langkah nyata membangun perekonomian dari akar rumput. Koperasi desa bukan hanya alat ekonomi, tetapi juga instrumen pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan,” ujar Adios.