LAMANINDO.COM–Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menegaskan komitmen lembaganya dalam memperkuat fungsi pengawasan serta koordinasi lintas sektor untuk menyelesaikan persoalan pertanahan di Sulawesi Tenggara. Hal ini disampaikannya dalam rapat koordinasi bersama pemerintah daerah, Rabu (28/5/2025).
Bahtra menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPR RI dalam mengatasi persoalan agraria yang menghambat pembangunan. “Saya sangat senang kita bisa berkumpul dan bergotong-royong menyelesaikan masalah pertanahan. Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita harus bekerja lintas batas demi kepentingan rakyat,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pertanahan dan Penataan Ruang di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara.
Dalam kesempatan terpisah, Bahtra mengungkapkan bahwa ia kerap menerima aspirasi masyarakat terkait penguasaan lahan dan tumpang tindih hak atas tanah. Ia pun meminta jajaran Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan di Sultra untuk meningkatkan respons dan percepatan penanganan laporan dari warga.
“Hampir setiap hari saya menerima laporan masyarakat, baik tentang tanah yang diserobot perusahaan maupun individu. Masyarakat sering kali menyalahkan BPN, padahal prosesnya juga bergantung pada dokumen dari tingkat bawah,” jelasnya saat memberikan arahan kepada jajaran Kanwil BPN Sultra.
Bahtra juga mengapresiasi langkah konkret Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, khususnya dalam penyelesaian masalah tanah wakaf, dan berharap proses tersebut bisa segera dituntaskan.
Selain pengawasan, Komisi II DPR RI juga siap memfasilitasi percepatan penyelesaian konflik pertanahan di berbagai daerah, terutama saat masa reses. “Saya akan turun langsung ke daerah, termasuk Kolaka Timur yang rutin saya kunjungi. Penyelesaian persoalan ini harus melibatkan semua pihak,” tegas Bahtra.
Ia juga mengingatkan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai prosedur pertanahan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berujung pada tuduhan sepihak terhadap BPN. “Mari kita sosialisasikan bahwa urusan tanah bukan hanya tanggung jawab BPN, tetapi juga ada proses administratif dari bawah. Kita harus bekerja sama, bukan saling menyalahkan,” tutupnya.