LAMANINDO.COM–Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, meminta jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mempercepat proses validasi data pertanahan. Ia menekankan bahwa validasi data yang akurat dapat menjadi kunci penyelesaian berbagai persoalan agraria, mencegah konflik lahan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Saya minta tolong, dalam validasi data pertanahan ini harus ada strategi khusus untuk penyelesaiannya. Mumpung saat ini kita sedang bermigrasi ke sistem digital, ini momentum yang harus dimanfaatkan,” ujar Menteri Nusron saat memberikan pengarahan di Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara, Rabu (28/5/2025).
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa percepatan validasi harus diiringi dengan peningkatan kualitas layanan. Sebab, menurutnya, sekitar 75-80% tugas Kementerian ATR/BPN adalah pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dua isu utama yang sering dikeluhkan masyarakat adalah lamanya waktu penyelesaian dan adanya pungutan liar (pungli).
Untuk menjawab tantangan tersebut, Nusron menyebut perlunya penyederhanaan proses bisnis, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). “Sistem IT-nya harus diperkuat, tapi juga SDM-nya perlu ditingkatkan kapasitas dan integritasnya. Model bisnis kita tetap harus akurat, prudent, akuntabel, dan transparan,” tegasnya.
Menteri Nusron juga menekankan pentingnya pengembangan kapasitas SDM di semua lini, termasuk Kepala Kantor Pertanahan (Kantah), Kepala Seksi, hingga petugas loket. Ia mengungkapkan tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) yang akan mengatur jalur karier ASN ATR/BPN, dari staf hingga posisi direktur dan direktur jenderal.
Rapermen tersebut juga akan mencakup mekanisme rotasi, mutasi, dan sertifikasi manajemen risiko, sehingga ASN memiliki kepastian terkait pengembangan karier, durasi penugasan, serta wilayah kerja. “Ini penting agar kita punya SDM yang siap menghadapi tantangan pelayanan pertanahan di masa depan,” ungkapnya.
Tak hanya fokus pada peningkatan internal, Menteri Nusron juga menekankan pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam menyukseskan program-program pertanahan nasional. Ia berharap kerja sama dengan Komisi II DPR RI dapat memperkuat sinergi dalam penyelesaian isu-isu strategis bidang agraria.
“Saya harap ada kerja sama yang bersifat simbiosis mutualisme antara kita dan legislatif. Ini bagian dari kolaborasi kebangsaan,” tandasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Menteri Nusron turut didampingi oleh Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana, Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga Muda Saleh, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Harison Mocodompis, serta Sekretaris Ditjen Tata Ruang Reny Windyawati. Hadir pula Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra, Kepala Kanwil BPN Provinsi Sultra Rahmat, dan jajaran lainnya.