LAMANINDO.COM, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dengan membidik predikat A dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Target tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, dalam Webinar Nasional bertema Langkah-Langkah Menuju Predikat SAKIP A yang digelar pada Selasa (17/6/2025).
“Nilai SAKIP kita cenderung meningkat dalam dua tahun terakhir. Tapi untuk mencapai predikat A, dibutuhkan sinergi dan komitmen dari seluruh jajaran, baik di pusat maupun daerah,” ujar Pudji dalam sambutannya.
Kementerian ATR/BPN mencatat nilai SAKIP sebesar 69,17 pada 2023 dengan predikat BB (Sangat Baik), dan meningkat menjadi 70,54 pada 2024. Kendati demikian, Pudji menekankan pentingnya konsolidasi antarsatuan kerja, termasuk Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pertanahan (Kantah), dalam mengidentifikasi serta mengatasi hambatan implementasi SAKIP.
“Rekan-rekan di daerah tidak sendiri. Kami di pusat siap mendampingi dan memberikan solusi atas setiap kendala yang dihadapi. Jangan sampai ada mata rantai yang terputus,” tegasnya.
Webinar tersebut turut menghadirkan narasumber dari Kementerian Keuangan, Kementerian PANRB, dan Kementerian PPN/Bappenas. Di tengah diskusi, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN tengah mengembangkan fitur e-SAKIP dalam aplikasi Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan (SKMPP) guna mendukung pelaporan kinerja yang lebih efektif dan terintegrasi.
“Harapannya, pengembangan ini bisa memudahkan tim penilai dan pimpinan dalam memonitor progres perubahan manajemen kinerja secara komprehensif,” jelas Andi.
SAKIP merupakan sistem menyeluruh yang mencakup tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi kinerja berbasis hasil. Plt. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian ATR/BPN, Einstein Al Makarima Mohammad, menegaskan bahwa sistem ini bukan hanya alat pelaporan, tetapi juga fondasi transformasi birokrasi menuju efektivitas dan dampak nyata.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Plt. Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko, Budi Santosa serta Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan, Awaludin. Kementerian ATR/BPN berharap, melalui sinergi lintas unit kerja dan pemanfaatan teknologi, target predikat A dalam SAKIP dapat tercapai sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang akuntabel dan profesional. (GE/RT/RED)