LAMANINDO.COM, JAKARTA – Setelah lebih dari 20 tahun menanti kepastian hukum atas lahan yang ditempati, sebanyak 642 Kepala Keluarga (KK) transmigran di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, akhirnya menerima 1.120 Sertipikat Hak Milik (SHM) dari pemerintah, Selasa (18/6/2025).
Penyerahan sertipikat dilakukan secara simbolis di Kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, dan Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman.
“Tanpa kepastian hukum, tanah bisa menjadi beban. Tapi dengan sertipikat, tanah berubah menjadi kekuatan. Ini adalah bentuk nyata pengakuan negara,” ujar Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan.
Para penerima SHM merupakan warga transmigran yang telah tinggal sejak 2001 di empat wilayah: Cimanggu, Cikopeng, Gunung Gedongan, dan Puncak Gembor. Mereka berasal dari berbagai daerah, termasuk Aceh dan Jawa Barat.
Menteri AHY menegaskan bahwa sertipikat tanah tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
“Tanah yang sah bisa digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan modal usaha. Ini mendorong produktivitas dan kesejahteraan,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, pemerintah juga meluncurkan program Trans Tuntas (Tuntas Lahan, Tuntas Harapan), yang dirancang untuk menyelesaikan persoalan lahan transmigrasi yang belum bersertipikat.
Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman mengungkapkan, saat ini masih terdapat puluhan ribu bahkan lebih dari 100 ribu bidang tanah transmigrasi yang belum bersertifikat. Pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk percepatan pengukuran dan penerbitan SHM melalui kolaborasi dengan ATR/BPN.
“Kami ingin langkah ini menjadi fondasi keadilan agraria yang kokoh dan berkelanjutan,” tegasnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, Bupati Sukabumi Asep Japar, serta jajaran pimpinan tinggi dari kementerian/lembaga dan Kanwil BPN Jawa Barat. (MW/FA/RED)