LAMANINDO.COM, SUMEDANG – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengajak seluruh kepala daerah untuk aktif mensosialisasikan pentingnya pemasangan tanda batas tanah kepada masyarakat sebagai langkah strategis mencegah sengketa pertanahan yang masih kerap terjadi.
“Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengetahui dan menjaga batas tanah sering kali menimbulkan sengketa, bahkan berujung pada tukar batas dengan lahan milik orang lain,” ujar Menteri Nusron saat memberikan arahan dalam kegiatan Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 Gelombang II di Balairung Rudini, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sumedang, Jawa Barat, Rabu (25/6/2025).
Ia menegaskan, sejak 2023 pihaknya telah meluncurkan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) sebagai bentuk edukasi publik. Namun menurutnya, keberhasilan gerakan ini sangat bergantung pada peran aktif kepala daerah.
“Sudah saatnya kita semua, pemerintah pusat dan daerah, bergandengan tangan mensosialisasikan pemasangan tanda batas tanah agar tidak lagi terjadi konflik batas wilayah antar warga,” imbuh Nusron.
Dalam kesempatan tersebut, Nusron juga menyoroti masih banyaknya bidang tanah yang belum terpetakan dan disertipikatkan. Ia mendorong kolaborasi lintas sektor, terutama dengan perangkat desa dan asosiasi profesi di bidang pengukuran dan pemetaan.
“Kepala daerah dapat menggandeng perangkat desa maupun asosiasi profesi untuk mempercepat penyelesaian sertipikat tanah,” tegasnya.
Hingga Juni 2025, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menunjukkan hasil positif. Sebanyak 122,5 juta bidang tanah telah terdaftar dari target 126 juta bidang, dan 96,4 juta di antaranya telah bersertipikat.
“Tugas kita sekarang adalah menyelesaikan bidang-bidang yang belum terdaftar dan belum bersertipikat. Untuk itu, kami sangat mengandalkan kerja sama dari Bapak/Ibu sekalian,” ujar Nusron di hadapan 86 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang baru dilantik pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK), pemungutan suara ulang (PSU), serta mereka yang belum mengikuti orientasi gelombang pertama.
Turut hadir dalam kegiatan orientasi tersebut, Wakil Menteri Perhubungan, Suntana, sebagai narasumber. Menteri Nusron didampingi oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol ATR/BPN, Harison Mocodompis, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar. (GE/JR/RED)