LAMANINDO.COM, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan predikat tertinggi dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yaitu predikat A atau Memuaskan. Untuk mencapainya, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menyampaikan lima strategi utama dalam webinar bertajuk “Roadmap Menuju Predikat SAKIP A”, Selasa (1/7/2025).
“Dengan lima strategi ini, saya yakin budaya kinerja Kementerian ATR/BPN akan lebih terukur, berdampak, dan membanggakan dalam meraih SAKIP A,” ujar Wamen Ossy saat menyampaikan keynote speech dalam kegiatan yang digelar oleh BPSDM bekerja sama dengan Biro Perencanaan dan Kerja Sama tersebut.
Kelima strategi yang dimaksud meliputi:
- Leadership Commitment
- Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja
- Digitalisasi dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data
- Monitoring dan Evaluasi Berbasis Evidence
- Reward and Consequence Management
Menurut Ossy, predikat SAKIP bukan sekadar capaian administratif, melainkan cerminan dari transformasi tata kelola birokrasi dan kepercayaan publik. Ia menekankan bahwa SAKIP adalah mindset baru dalam pelayanan publik serta standar baru dalam pengelolaan anggaran negara.
“Kita sedang berbicara tentang kepercayaan rakyat, efektivitas program nasional, dan legacy organisasi yang kita cintai,” tegasnya.
Webinar ini diharapkan menjadi momentum untuk mendorong konsistensi seluruh unit kerja dalam menciptakan dampak nyata. “SAKIP A adalah bukti nyata bahwa kita mampu bekerja dengan cerdas, terukur, dan berdampak,” pungkas Wamen Ossy.
Senada dengan itu, Kepala BPSDM ATR/BPN, Agustyarsyah mengatakan, kegiatan ini menjadi wadah strategis dalam menyusun roadmap implementasi SAKIP yang realistis dan berkelanjutan.
“Roadmap ini penting untuk memperkuat kolaborasi, mengoptimalkan sumber daya, dan mendorong keberhasilan implementasi SAKIP di semua lini,” ujar Agustyarsyah.
Webinar ini diikuti oleh sekitar 1.000 peserta dari berbagai unit kerja dan menghadirkan sejumlah narasumber penting, termasuk Sekretaris Jenderal Pudji Prasetijanto Hadi, Inspektur Jenderal Dalu Agung Darmawan, serta Inspektur Wilayah I Arief Mulyawan. (red)