LAMANINDO.COM, JAKARTA – Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dinilai sebagai bentuk nyata pertanggungjawaban lembaga negara kepada masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, dalam webinar bertema “Roadmap Menuju Predikat SAKIP A” yang diselenggarakan oleh BPSDM bekerja sama dengan Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Selasa (01/07/2025).
“SAKIP bukan hanya laporan penggunaan anggaran, tapi bagaimana kinerja itu direncanakan, dijalankan, dan memberikan dampak. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban atas amanah rakyat,” ujar Dalu Agung Darmawan.
Ia menekankan pentingnya sinergi lintas unit dalam mendukung keberhasilan SAKIP. Menurutnya, seluruh bagian dalam instansi harus berperan aktif sesuai fungsinya, layaknya organ tubuh yang bekerja secara harmonis.
“Kalau satu kantor diberi Rp4 miliar, bagaimana uang itu digunakan dan buktinya seperti apa? Apakah sesuai rencana? Ini yang harus dijawab dengan akuntabel,” tambahnya.
Lebih lanjut, Irjen ATR/BPN menyatakan, kunci utama implementasi SAKIP adalah integritas serta pemahaman menyeluruh tentang akuntabilitas publik. “SAKIP adalah mekanisme pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, mengukur, dan melaporkan hasil kerja secara terbuka dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, menegaskan bahwa keberhasilan meraih predikat SAKIP A sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan.
“Pemimpin harus hadir, aktif, dan bertanggung jawab. Tanpa kebersamaan dan kehadiran pemimpin dalam proses kerja, sulit untuk mencapai SAKIP A,” katanya.
Sekjen juga menyoroti pentingnya pengawasan langsung oleh pemimpin, serta komunikasi intensif baik internal maupun eksternal. Ia menyayangkan lemahnya komunikasi yang kerap memicu persoalan hukum dan birokrasi.
“Kalau pemimpin hanya duduk di belakang meja, itu membuka peluang terjadinya masalah. Pengawasan adalah tugas utama seorang pemimpin,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan, perubahan budaya kerja menuju SAKIP A harus didorong dengan komitmen tegas dari pimpinan. Menurutnya, tindakan tegas terhadap pihak yang tidak mendukung agenda ini perlu diambil.
“Kalau tidak ada tekanan atau sanksi, saya yakin perubahan tidak akan terjadi. Komitmen itu harus ditunjukkan,” pungkas Pudji Prasetijanto Hadi.
Webinar ini turut menghadirkan Inspektur Wilayah I, Arief Mulyawan, dan diikuti oleh sekitar 1.000 peserta, termasuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, serta jajaran pusat dan daerah Kementerian ATR/BPN. (AR/LS/RT/RED)