LAMANINDO.COM, JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat upaya pemulihan kawasan hutan Taman Nasional (TN) Tesso Nilo di Provinsi Riau. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan melakukan evaluasi terhadap ribuan Sertipikat Hak Milik (SHM) yang diduga berada dalam kawasan taman nasional, sebagai bagian dari dukungan terhadap reforestasi yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
“Dari total 1.758 SHM, sebagian sudah kita batalkan karena tumpang tindih dengan kawasan hutan. Namun, terdapat sekitar 400 SHM yang terkait dengan Surat Keputusan (SK) Reforma Agraria dari bupati setempat pada periode 1999–2006,” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam kegiatan Penyerahan Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap II di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (9/7/2025).
Menurut Nusron, SHM yang didasarkan pada SK Reforma Agraria akan ditelusuri lebih lanjut dengan melibatkan pemerintah daerah. “Kalau SK Reforma Agrarianya dicabut, otomatis SHM-nya juga akan dicabut,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa sebagian masyarakat yang menguasai lahan tersebut hanya menerima hibah dari pemerintah daerah, sehingga perlu ada evaluasi dan koordinasi dengan kepala daerah terkait.
Sementara itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, menjelaskan bahwa Satgas PKH telah berhasil menertibkan penguasaan lahan seluas 81.793 hektare di kawasan TN Tesso Nilo. “Penertiban ini bertujuan mengembalikan fungsi taman nasional sebagai kawasan konservasi untuk menjaga keberlanjutan ekosistem,” jelasnya.
Acara ini juga diisi dengan penandatanganan Berita Acara Penyerahan (BAP) Penguasaan Kembali TN Tesso Nilo oleh Jaksa Agung Burhanuddin dan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, dengan disaksikan oleh Menteri Nusron dan Gubernur Riau, Abdul Wahid.
Menteri Nusron hadir dalam kegiatan ini bersama Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR), Virgo Eresta Jaya, serta sejumlah pejabat Satgas PKH dan anggota Kabinet Merah Putih. (ar/jr/red)