LAMANINDO.COM, PALU – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mendorong percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di seluruh wilayah Sulawesi melalui pembagian tanggung jawab yang proporsional antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
Hal ini disampaikan Menteri Nusron dalam Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang Pulau Sulawesi yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis (10/7/2025). Dalam forum tersebut, ia menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi lintas pemerintah untuk menyelesaikan kekurangan dokumen RDTR yang masih cukup besar.
“Supaya kita tidak saling menyalahkan soal lambatnya penyusunan RDTR, kita harus sharing the pain, sharing the gain, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ujar Menteri Nusron.
Saat ini, dari total kebutuhan 2.000 RDTR secara nasional, baru 695 dokumen yang rampung. Sementara itu, dari target 451 RDTR di wilayah Sulawesi, baru sebagian kecil yang terselesaikan, dengan kekurangan sebanyak 361 dokumen. Adapun rincian kekurangan RDTR di Pulau Sulawesi yaitu: Sulawesi Utara (59), Sulawesi Tenggara (96), Sulawesi Barat (21), Sulawesi Selatan (111), Sulawesi Tengah (51), dan Gorontalo (23).
Menteri Nusron mengusulkan skema pembagian tanggung jawab dalam penyusunan RDTR: sepertiga ditangani oleh Kementerian ATR/BPN, sepertiga oleh pemerintah provinsi, dan sepertiga oleh kabupaten/kota. Meski demikian, mengingat pemerintah provinsi secara regulasi tidak dapat menyusun RDTR, solusi yang ditawarkan adalah skema hibah dari provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menjamin legalitas pelaksanaannya.
Forum ini turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang membuka kegiatan secara resmi. Dalam sambutannya, Menko AHY menggarisbawahi pentingnya sinergi antara Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian ATR/BPN, dan para pemangku kepentingan dalam menghadirkan RDTR yang berkualitas.
“Terima kasih atas kerja keras BIG dalam menghadirkan peta berskala besar 1:5.000. Ini menjadi fondasi penting dalam penyusunan RDTR yang mendukung perizinan, investasi, dan pembangunan,” ujar AHY.
Pada kesempatan tersebut, Kepala BIG, Muh. Aris Marfai, secara simbolis menyerahkan peta dasar skala 1:5.000 kepada lima pemerintah provinsi di Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi menjadi wilayah pertama di Indonesia yang seluruh areanya telah dipetakan secara detail, sebagai upaya menghindari tumpang tindih pemanfaatan lahan dan mendorong tata ruang yang presisi.
Hadir dalam forum ini sejumlah pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN, di antaranya Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana; Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Tansri, beserta jajaran.
Jika Anda ingin, saya juga bisa bantu membuat versi singkat atau pilihan judul alternatif. (ge/rt/red)