LAMANINDO.COM, JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mendorong keterlibatan aktif para alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dalam mewujudkan keadilan, pemerataan, dan kesinambungan ekonomi melalui program Reforma Agraria.
Ajakan tersebut disampaikan saat Nusron menjadi pembicara dalam acara Pengukuhan dan Orientasi Nasional Pengurus Besar Ikatan Alumni PMII (PB IKA-PMII) yang digelar di Jakarta, Minggu (13/7/2025).
“Prinsip kesinambungan ekonomi artinya apa yang sudah ada jangan dimatikan. Sementara keadilan dan pemerataan berarti, jika ada hal baru, jangan diberikan kepada yang sudah mendapatkan sebelumnya,” ujar Menteri Nusron. “Ini peluang besar bagi Sahabat-sahabat alumni PMII, NU, Muhammadiyah, dan kelompok masyarakat lainnya untuk mengisi ruang pembangunan ini,” tambahnya.
Menurut Nusron, saat ini terdapat 1,4 juta hektare tanah telantar dari total 55,9 juta hektare lahan yang telah dipetakan dan bersertipikat. Tanah tersebut tercatat sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, termasuk oleh alumni PMII.
“Sekarang ini ada potensi luar biasa berupa tanah. Daripada tidak dimanfaatkan, ayo kita manfaatkan. Prinsipnya kami terbuka untuk siapa saja yang ingin berkontribusi,” tegasnya.
Menteri Nusron juga menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah daerah dalam pengajuan pemanfaatan tanah TORA. Pemerintah pusat menetapkan objek tanah, sementara kepala daerah selaku Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) memiliki kewenangan menentukan subjek atau penerima manfaat.
“Maka itu penting menjalin sinergi dengan bupati dan wali kota. Mereka yang paling tahu siapa yang layak menerima manfaat dari tanah reforma agraria ini,” jelas Nusron.
Ia juga mengingatkan bahwa pemanfaatan lahan tetap harus merujuk pada ketentuan tata ruang yang berlaku. “Kalau ingin membangun pesantren, harus di atas lahan dengan peruntukan permukiman atau industri. Kalau tata ruangnya untuk pertanian, perkebunan, atau pertahanan, maka tidak bisa dibangun pondok pesantren, tapi bisa koperasi pondok pesantren,” tandasnya.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Mustasyar PBNU KH Said Aqil Siradj, Ketua Umum PB IKA-PMII Fathan Subchi, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, serta sejumlah tokoh nasional dan alumni PMII dari berbagai daerah. (mw/rt/sr)