LAMANINDO.COM, MANADO – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Utara dengan sejumlah lembaga keagamaan, Kamis (17/07/2025). Kegiatan berlangsung di Wisma Negara Bumi Beringin, Kantor Gubernur Sulawesi Utara.
Kerja sama ini bertujuan mempercepat proses sertipikasi aset tanah milik lembaga keagamaan, sebagai bagian dari upaya legalisasi aset rumah ibadah lintas agama di Indonesia.
“Tinggal implementasinya. Segera tindak lanjuti dengan perjanjian kerja sama dan permudah prosesnya di lapangan. Kalau perlu, sediakan loket khusus untuk lembaga keagamaan agar tidak perlu mengantre panjang,” ujar Menteri Nusron dalam arahannya.
Ia menyoroti rendahnya tingkat legalisasi aset keagamaan di Indonesia, yang meliputi tanah-tanah milik lembaga Islam, Kristen, Katolik, dan lainnya. Kementerian ATR/BPN, katanya, mendorong percepatan legalisasi ini melalui sinergi pusat dan daerah.
“Di tingkat pusat kami sudah punya MoU dengan MUI dan sejumlah stakeholder keagamaan. Ini harus segera ditindaklanjuti di daerah,” jelasnya.
Menteri Nusron juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan Kementerian Agama dalam penyelesaian dokumen tanah wakaf, terutama percepatan penerbitan akta ikrar wakaf.
“Kami minta Kanwil Kemenag turut aktif. Percepat proses akta wakaf. Cari SDM terbaik supaya bisa tuntas lebih cepat,” tegasnya.
Kerja sama ini resmi dijalin antara Kanwil BPN Sulut dan sejumlah organisasi keagamaan, antara lain Majelis Ulama Indonesia (MUI), Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM), Keuskupan Manado, Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM), dan Gereja Masehi Hari Ketujuh Advent (GMHK).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Sulut, Yulius Selvanus; Wakil Gubernur Victor Mailangkay; Kepala Kanwil BPN Sulut, Erry Juliani Pasoreh; jajaran Forkopimda; para Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Utara; serta pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN. (ls/jr/sr)