LAMANINDO.COM, JAKARTA – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, bersama sejumlah bupati dan wali kota se-Sultra, menggelar audiensi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di Wisma Mandiri II, Jakarta, Kamis (17/7/2025).
Pertemuan tersebut difokuskan pada pembahasan strategi percepatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat Sultra, termasuk upaya mengatasi backlog perumahan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan perbankan. Langkah ini sejalan dengan program nasional pembangunan tiga juta rumah.
Gubernur Andi Sumangerukka menyoroti kondisi kekurangan hunian di wilayah Sultra, khususnya di kawasan pesisir yang masih minim akses terhadap rumah layak huni.
“Masyarakat pesisir harus memiliki rumah layak huni demi masa depan yang lebih baik, tidak sekadar memperbaiki fisik bangunan,” tegas Gubernur ASR, dalam pernyataannya yang disampaikan melalui Biro Adpim Pemprov Sultra.
Menanggapi hal tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, secara nasional, backlog perumahan masih berada di angka tiga juta unit. Untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan perumahan, ia mendorong optimalisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari sektor pertambangan sebagai solusi utama.
Maruarar mencontohkan keberhasilan program CSR beberapa perusahaan besar seperti Berau Coal, Harum Energi, dan Astra yang telah membangun ribuan rumah tanpa menggunakan dana pemerintah.
“Sultra memiliki banyak perusahaan tambang yang bisa berkontribusi melalui CSR untuk pembangunan rumah baru atau renovasi permukiman kumuh,” ujarnya.
Selain CSR, Kementerian PUPR juga mendorong sinergi dengan sektor perbankan, termasuk melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dengan suku bunga hanya 5 persen, serta kolaborasi dengan lembaga pembiayaan seperti BTN dan BP Tapera.
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan BP Tapera, Heru Nugroho, memperkenalkan platform digital Sikumbang (sikumbang.tapera.go.id) yang dirancang untuk mempermudah proses verifikasi rumah secara daring.
“Developer mengunggah data rumah, bank memverifikasi, dan calon pembeli bisa memilih rumah dengan mengunggah foto dan KTP,” jelas Heru.
Langkah kolaboratif lintas sektor ini diharapkan mampu memberikan percepatan signifikan dalam penyediaan hunian yang layak, inklusif, dan terjangkau bagi masyarakat Sultra. (*)