LAMANINDO.COM, BATAUGA – Proyek pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kabupaten Buton Selatan yang direncanakan pada 2025 dipastikan gagal terealisasi. Penyebab utamanya adalah tidak jelasnya status lahan dan perpindahan lokasi pembangunan hingga tiga kali, yang menimbulkan kebingungan di tingkat pusat.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Buton Selatan, La Ode Rusli, menjelaskan bahwa ketidaksesuaian dokumen perencanaan dengan titik koordinat lokasi menjadi kendala utama. Bahkan, hingga proses tender, status lahan belum bersertifikat dan belum ada akta hibah resmi yang diserahkan kepada Dinas Kesehatan.
“Permasalahannya ada pada lokasi yang tidak clear and clean. Setelah dicek, titiknya berpindah-pindah tanpa justifikasi yang jelas,” kata Rusli, Rabu (30/7/2025).
Menurutnya, rencana awal lokasi berada di belakang kantor Dinas Kesehatan. Namun, setelah diverifikasi, penlok justru berada di wilayah Lampanairi. Lokasi tersebut kemudian dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Kementerian Kesehatan.
Alternatif ketiga adalah lahan hibah milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 12 hektare, yang berdekatan dengan kantor Dinas Pertanian. Namun lahan itu pun batal digunakan karena telah dialokasikan untuk pembangunan Terminal Tipe B oleh Dinas Perhubungan.
“Dari tiga kali perubahan lokasi ini, pihak Kemenkes jadi bingung dan ragu untuk melanjutkan,” ungkap Penjabat Sekda Buton Selatan, La Ode Darus Salam.
Pemkab Buton Selatan saat ini terus berupaya mengajukan kembali pembangunan Labkesda ke Kementerian Kesehatan untuk dianggarkan ulang pada tahun 2026. Total anggaran proyek diperkirakan mencapai Rp13 miliar, bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan hibah alat kesehatan. (sr)