LAMANINDO.COM, JAKARTA — Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pudji Prasetijanto Hadi, secara resmi membuka kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2026 yang digelar secara daring, Selasa (29/7/2025).
Dalam arahannya, Sekjen menekankan pentingnya penyusunan anggaran yang berkualitas, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Saya imbau seluruh jajaran bekerja efektif, karena kita hanya diberi waktu tiga hari untuk menyelesaikan RKA-K/L ini. Pastikan penyusunan anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel,” ujar Pudji Prasetijanto.
Berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas tanggal 24 Juli 2025, pagu indikatif anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp9,499 triliun. Anggaran tersebut diharapkan dapat mendukung program-program prioritas kementerian yang berdampak nyata bagi masyarakat.
“RKA-K/L harus disusun berdasarkan program strategis dan kebutuhan riil, guna mendukung target kinerja kementerian secara efisien dan selaras dengan agenda pembangunan nasional,” tambahnya.
Lebih lanjut, Pudji menyoroti pentingnya kolaborasi antara satuan kerja pusat dan daerah. Ia menekankan bahwa proses penyusunan anggaran harus dilakukan secara terpadu dan menyeluruh, dengan semangat satu visi.
“Jangan berpikir sektoral. Yang kita pikirkan adalah ATR/BPN secara keseluruhan. Kita satu institusi, satu tujuan,” tegasnya.
Tak hanya soal teknis anggaran, Pudji juga mengingatkan esensi utama kerja di ATR/BPN, yakni pelayanan publik. Ia meminta seluruh jajaran untuk menjunjung tinggi nilai empati dalam melayani masyarakat, tanpa memandang latar belakang.
“Core bisnis kita adalah melayani. Kita bukan raja, tapi pelayan masyarakat. Lihat kepentingannya, bukan penampilannya,” ujarnya.
Menutup arahannya, Sekjen kembali mengajak seluruh peserta untuk mengesampingkan ego sektoral dan menjadikan tahun 2026 sebagai momentum memperkuat kepercayaan publik melalui tata kelola anggaran yang tepat guna dan berdampak langsung.
Kegiatan ini turut menghadirkan narasumber dari Kementerian PPN/Bappenas, serta diikuti secara daring oleh seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ATR/BPN dan lebih dari 1.000 peserta dari jajaran pusat maupun daerah. (ls/jm/sr)