LAMANINDO.COM, BATAUGA – Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Buton Selatan terus memperkuat implementasi program reforma agraria melalui kegiatan pendampingan dan penanganan akses. Salah satu langkah strategis dilakukan melalui rapat koordinasi penguatan kerja sama lintas sektor serta penetapan model pemberdayaan, yang digelar pada Rabu, 30 Juli 2025, di ruang rapat Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Selatan.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Selatan, Mohamad Zakaria, bersama Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan. Kegiatan turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) dan Dinas Koperasi dan UKM Buton Selatan, serta tim field staff Kantor Pertanahan yang terlibat dalam kegiatan reforma agraria.
Agenda rapat merupakan tindak lanjut dari kegiatan pemetaan sosial yang sebelumnya telah dilaksanakan di Desa Karae, Kecamatan Siompu. Dari hasil pemetaan tersebut, tergambar dengan jelas potensi dan kebutuhan masyarakat yang kemudian menjadi dasar penyusunan model intervensi yang tepat guna dan berkelanjutan.
Kepala Kantah Buton Selatan, Mohamad Zakaria menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan reforma agraria, terutama dalam memastikan legalisasi aset yang dilakukan benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Reforma agraria tidak hanya berbicara soal sertipikasi tanah, tapi juga bagaimana akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi diperkuat. Karena itu, sinergi dengan OPD teknis seperti Disperindag dan Dinas Koperasi & UKM menjadi sangat penting agar model pemberdayaan yang disusun benar-benar sesuai dengan kondisi riil masyarakat,” ujar Mohamad Zakaria.
Ia juga menyampaikan bahwa hasil pemetaan sosial di Desa Karae menjadi instrumen penting dalam menentukan arah intervensi yang lebih efektif, efisien, dan berbasis kebutuhan masyarakat.
“Dengan pendekatan ini, kami ingin memastikan bahwa reforma agraria tidak hanya selesai di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya.
Melalui kegiatan ini, Kantor Pertanahan Buton Selatan berharap reforma agraria dapat menjadi instrumen penguatan ekonomi masyarakat, sekaligus mendorong pembangunan inklusif yang berkelanjutan di wilayah Kabupaten Buton Selatan. (sr)