LAMANINDO.COM, BATAUGA – Polemik pencabutan Surat Keputusan (SK) Nomor 40 di Kabupaten Buton Selatan akhirnya mencapai titik akhir. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Selatan secara resmi membatalkan pelantikan pejabat yang dilakukan oleh Penjabat (Pj) Bupati Ridwan Badallah, menyusul instruksi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Keputusan ini diambil setelah Pemkab Buton Selatan menerima desakan publik yang menilai proses pencabutan SK nomor 40 berjalan lamban. Pembatalan tersebut pun memicu perhatian luas di kalangan masyarakat.
Atas pencabutan SK Nomor 40 tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buton Selatan, Dodi Hasri, menilai langkah Pemkab sudah tepat meski terkesan terlambat. Ia berharap pasca pencabutan SK 40, Pemkab dapat fokus mempercepat pembangunan, baik dalam reformasi birokrasi maupun pembangunan fisik.
“Ini langkah bagus walaupun terlambat, namun kami tetap mengapresiasi,” ujar Dodi, Senin (11/8/2025).
Sementara itu, Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Buton Selatan, La Ode Darus Salam, membenarkan bahwa SK 40 telah dicabut dan berlaku efektif mulai Senin sore (11/8/2025). Dengan pencabutan ini, para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sebelumnya dinonaktifkan akan kembali menduduki jabatan definitif masing-masing.
Darus Salam menambahkan, informasi terkait rotasi jabatan selanjutnya akan diumumkan langsung oleh Bupati Buton Selatan, Muhammad Adios.
“Saya sampaikan bahwa SK 40 resmi dicabut dan sudah berlaku mulai sore hari ini,” tegas Darus Salam.
Untuk diketahui, dengan dicabutnya SK nomor 40, maka La Ode Budiman dipastikan akan kembali menduduki jabatan sebagai Sekda Buton Selatan. Begitupun beberapa pejabat lain yang terkait dengan SK nomor 40 tersebut. Sementara La Ode Darus Salam akan kembali kejabatan sebelumnya di Kota Baubau. (sr)