LAMANINDO.COM, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Kick Off Meeting Learning Exchange Visit of Nepali Land Officials to Indonesia on the Modernization of the Land Administration, Senin (11/8/2025), di Aula PTSL Kementerian ATR/BPN, Jakarta. Kegiatan dibuka langsung oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan.
“Kami senang menjadi tuan rumah program ini, yang memberikan kesempatan bagi kedua negara untuk bertukar pengetahuan dan berbagi pengalaman dalam memodernisasi administrasi pertanahan,” ujar Wamen Ossy dalam sambutannya kepada delegasi Nepal dan perwakilan Bank Dunia.
Ossy memaparkan kemajuan signifikan pendaftaran tanah di Indonesia sejak peluncuran Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada 2017. “Kami dapat melakukan sertipikasi 5–10 juta bidang tanah per tahun. Saat ini tercatat 122,9 juta bidang tanah telah terdaftar, dengan 96,7 juta di antaranya telah bersertipikat, sehingga memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah,” jelasnya.
Ia menegaskan, penguatan pelayanan publik di bidang pertanahan dan tata ruang harus ditopang oleh teknologi, tata kelola yang kuat, perlindungan data, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). “Transformasi digital diyakini dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi, namun keberhasilan tetap memerlukan dukungan SDM yang kompeten,” tambahnya.
Sementara itu, Joint Secretary Ministry of Land Management, Cooperatives and Poverty Alleviation (MoLMCPA) Nepal, Ganesh Prasad Bhatta, menyampaikan ketertarikannya mempelajari praktik administrasi pertanahan di Indonesia, mulai dari tingkat nasional hingga daerah. “Kami ingin memahami inovasi seperti pemetaan kadastral menggunakan drone dan satelit, serta integrasinya dengan pendaftaran pertanahan, valuasi, dan sistem perpajakan,” ujarnya.
Ganesh menilai Indonesia memiliki sistem administrasi pertanahan yang patut dicontoh. “Daratan Indonesia 15 kali lebih luas dibanding Nepal, dan mampu mengelola 5–10 juta bidang tanah per tahun. Saat ini di Nepal baru tercatat sekitar 35–40 juta bidang tanah. Key lesson ini akan kami adopsi untuk roadmap pertanahan di Nepal,” imbuhnya.
Program Learning Exchange ini berlangsung 11–15 Agustus 2025, meliputi kunjungan ke Badan Informasi Geospasial, field visit ke Kantor Pertanahan Kulon Progo, kuliah umum di Universitas Gadjah Mada, dan kunjungan ke Kantor Wilayah BPN Provinsi DIY.
Turut hadir mendampingi Wamen Ossy, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, serta Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (ar/mw/ge/sr)