LAMANINDO.COM, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan turut ambil bagian dalam Karnaval Kemerdekaan untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia. Acara ini dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 17 Agustus 2025, di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, dengan rute hingga Semanggi.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis, mengatakan partisipasi ini menjadi momentum untuk merayakan capaian bersama antara pemerintah dan masyarakat.
“Kementerian ATR/BPN adalah bagian dari elemen masyarakat yang memastikan penataan dan distribusi sumber-sumber kemakmuran dilakukan secara adil dan bijak. Melalui karnaval ini, kami ingin menunjukkan apa saja yang telah dicapai sekaligus menegaskan bahwa keberhasilan tersebut adalah capaian masyarakat Indonesia,” ujarnya, Jumat (15/8/2025).
Sebagai Koordinator Karnaval dari tiga kementerian, Harison menegaskan bahwa partisipasi ATR/BPN bukan sekadar menampilkan ornamen atau dekorasi, tetapi juga menyampaikan pesan komitmen pelayanan publik.
“Kami memiliki sekitar 500 kantor di seluruh Indonesia yang langsung terhubung dengan masyarakat. Kami ingin memastikan layanan pertanahan dan tata ruang terbaik dapat diterima seluruh warga,” jelasnya.
Harison juga menegaskan kesiapan ATR/BPN untuk terus berkontribusi dalam pembangunan nasional dan mendukung visi-misi Presiden Prabowo Subianto serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Kami berharap masyarakat dapat berpartisipasi, memberi masukan, dan membantu memastikan pembangunan berjalan sesuai harapan. Peran serta masyarakat sangat penting dalam perjalanan 80 tahun kemerdekaan Indonesia ini,” katanya.
Kementerian ATR/BPN mengundang masyarakat, khususnya warga Jabodetabek, untuk menyaksikan karnaval yang digelar usai upacara penurunan bendera. Rute karnaval dimulai dari Monas, melewati Bundaran HI, dan berakhir di Simpang Semanggi.
“Jangan lupa vote kendaraan rias Kementerian ATR/BPN sebagai yang terbaik. Kami berada di nomor urut 16, bersama Kementerian Transmigrasi serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal,” ajak Harison. (ar/jr/sr)