LAMANINDO.COM, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi membuka akses peta dasar pertanahan kepada publik melalui aplikasi berbasis web geoportal Bhumi. Langkah ini diambil untuk memperkuat transparansi sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pertanahan.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Harison Mocodompis menjelaskan, keterbukaan informasi ini merupakan wujud nyata komitmen Kementerian ATR/BPN menghadirkan tata kelola pertanahan yang akuntabel.
“Masyarakat bisa ikut menjadi mata bagi kerja-kerja pemerintah. Di Kementerian ATR/BPN ada satu peta yang open access. Itu diberikan akses kepada masyarakat lewat portal bhumi.atrbpn.go.id,” ujar Harison dalam keterangannya, Jumat (22/8/2025).
Melalui aplikasi Bhumi, masyarakat dapat melihat peta seluruh wilayah Indonesia secara spasial, termasuk mengetahui bidang tanah yang sudah memiliki hak maupun yang belum. Data bidang tanah yang telah dipetakan kini dirilis terbuka agar masyarakat dapat turut mengawasi dan memahami tata kelola pertanahan.
Aplikasi Bhumi juga menyediakan sejumlah fitur yang dapat dimanfaatkan publik, antara lain Peta Interaktif, Alat Pencarian Lokasi, Informasi Bidang Tanah Terpetakan, Zona Nilai Tanah (ZNT), serta Informasi Geospasial lainnya. Tidak hanya itu, Bhumi dilengkapi keunggulan teknis seperti free and open source, analisis spasial on screen, open standard, hingga visualisasi data 3D dari format Building Information Modeling (BIM).
Harison menekankan bahwa pemanfaatan teknologi dan data terbuka seperti Bhumi membutuhkan dukungan lintas sektor agar berjalan optimal.
“Tidak hanya Kementerian ATR/BPN yang bisa memikirkan, tetapi juga kolaborasi dari pemerintah daerah dan instansi terkait. Kolaborasi ini kunci untuk mewujudkan tata kelola pertanahan yang transparan dan akuntabel,” pungkasnya.(ge/rt/sr)