LAMANINDO.COM, TERNATE – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyampaikan orasi kebangsaan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Regional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) yang berlangsung di Kota Ternate, Sabtu (23/8/2025).
Dalam orasinya, Menteri Nusron menekankan bahwa keadilan harus menjadi dasar utama dalam setiap pengambilan keputusan publik, khususnya dalam pengelolaan tanah nasional.
“Dalam konteks pengambilan keputusan publik, yang paling penting adalah masalah keadilan. Pada kebijakan pertanahan, transformasi pengelolaan sumber daya harus diarahkan pada keadilan dan kemaslahatan bersama, agar pembangunan benar-benar menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa nilai keadilan merupakan kunci dalam kehidupan beragama maupun bernegara. Prinsip tersebut, kata Nusron, harus terus dijunjung tinggi baik oleh pejabat publik maupun masyarakat luas.
“Kalau kita ingin bekerja dan berjuang secara konsepsional, mengedepankan idealisme di mana pun kita berpijak—apakah sebagai gubernur, menteri, DPR, atau rakyat—kata kunci yang harus kita perjuangkan adalah keadilan,” tegasnya.
Menteri ATR/BPN juga mengingatkan bahwa bangsa Indonesia saat ini tidak lagi membutuhkan perdebatan soal latar belakang, melainkan kontribusi nyata untuk kemajuan negara.
“Kita sudah tidak lagi saatnya bicara dari mana asal kita. Yang paling penting adalah apa kontribusi kita untuk bangsa Indonesia ke depan. Lebih-lebih dalam konsepsi keislaman, yang harus menyentuh tiga aspek sekaligus: keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan,” pungkasnya.
Rakor Regional KAHMI dengan tema “Konsolidasi KAHMI untuk Indonesia” ini dibuka langsung oleh Koordinator Presidium Nasional KAHMI sekaligus Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda. Hadir pula Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, serta Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron turut didampingi Staf Khusus Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara, Lalu Harisandi, beserta jajaran. (ge/rt/mw/sr)