LAMANINDO.COM, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmennya untuk melakukan transformasi layanan pertanahan guna meningkatkan kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan.
Hal itu disampaikan Menteri Nusron saat memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (26/8/2025). Menurutnya, percepatan dan penyederhanaan layanan merupakan inti dari tugas pokok Kementerian ATR/BPN.
“Kita akan berfokus pada bagaimana transformasi dan percepatan pelayanan. Karena tugas pokok kita di Kementerian ATR/BPN ini adalah layanan di bidang pertanahan,” ujar Menteri Nusron.
Salah satu langkah yang akan ditempuh yakni memangkas birokrasi dalam setiap proses layanan. Dengan simplifikasi tersebut, ia berharap masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih cepat, efisien, dan memuaskan.
Selain itu, Menteri Nusron juga mengusulkan penyesuaian struktur organisasi di level Kantor Wilayah (Kanwil) BPN dan Kantor Pertanahan (Kantah). Perubahan tersebut ditujukan untuk meningkatkan efektivitas sumber daya manusia (SDM) dengan mempertimbangkan beban layanan dan luas wilayah kerja masing-masing.
Meski demikian, Nusron menekankan bahwa percepatan dan penyederhanaan birokrasi tidak boleh mengorbankan aspek ketelitian dan kepatuhan. “Proses simplifikasi ini tidak boleh mengurangi dimensi keakuratan, dimensi prudensialitas, serta ketaatan terhadap regulasi,” tegasnya.
Rapim tersebut diikuti oleh jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN secara luring. Sementara itu, Kepala Kanwil BPN dan Kepala Kantah se-Indonesia turut hadir secara daring. (jm/rt/sr)