LAMANINDO.COM, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmen untuk mempercepat transformasi layanan pertanahan. Hal ini menjadi pokok bahasan utama dalam Rapat Pimpinan (Rapim) yang dipimpin Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, di Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Dalam arahannya, Menteri Nusron menekankan pentingnya menghadirkan pelayanan publik yang sederhana, cepat, dan akurat sebagai wajah utama kementerian.
“Kita ingin pelayanan pertanahan tidak lagi berbelit, tetapi hadir dengan sistem yang sederhana, akurat, dan cepat. Transformasi layanan ini harus kita akselerasi, sehingga masyarakat merasakan langsung perubahan,” ujar Nusron.
Dari aspek teknis, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT), Asnaedi, menyoroti standar operasional yang belum diperbarui sejak 2010. Menurutnya, kondisi tersebut sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang kini serba cepat.
“Nilai-nilai pelayanan harus memberikan kemudahan, kenyamanan, transparansi, serta dijalankan secara profesional dan berintegritas agar produk hukum yang dihasilkan memiliki kepastian,” tegas Asnaedi.
Sementara itu, Kepala Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko, Einstein Al Makarima Mohammad, memaparkan peta jalan transformasi layanan hingga 2029. Ia menekankan perlunya reformasi menyeluruh mulai dari perombakan struktur hingga pembentukan budaya kerja baru.
“Transformasi ini kami rancang dengan target terwujudnya pelayanan publik yang unggul dan birokrasi berkelas dunia,” jelasnya.
Rapim yang dimoderatori Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, diikuti oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama secara luring, serta terhubung daring dengan seluruh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) di Indonesia. Pertemuan ini menjadi ajang konsolidasi agar agenda transformasi pelayanan berjalan serentak di semua lini kerja. (jm/rt/sr)