LAMANINDO.COM, JAKARTA – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menetapkan pagu anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Tahun 2026 sebesar Rp9,499 triliun. Penetapan tersebut dilakukan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Menteri Nusron yang hadir didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan menjelaskan, alokasi anggaran tahun 2026 difokuskan pada peningkatan layanan publik dan program prioritas pertanahan. Dari total pagu, Rp6,475 triliun akan digunakan untuk belanja operasional, termasuk pembayaran gaji, tunjangan, serta mendukung 527 satuan kerja (Satker) ATR/BPN di pusat dan daerah. Sementara Rp3,023 triliun diarahkan untuk kegiatan non-operasional.
“Belanja operasional diarahkan untuk menjaga kinerja pelayanan dasar, sementara anggaran non-operasional kami dorong untuk program strategis, seperti konsolidasi tanah, redistribusi tanah, hingga penyusunan peta zona nilai tanah. Total program prioritas yang dijalankan ATR/BPN mencapai Rp1,8 triliun,” ujar Nusron.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2026 sebesar Rp3,289 triliun, naik 9,12 persen atau sekitar Rp300 miliar dari tahun sebelumnya. Target tersebut didominasi dari layanan fungsional senilai Rp3,245 triliun dan sisanya Rp44,651 miliar dari layanan umum.
Menteri Nusron menegaskan, pengelolaan anggaran akan dilakukan secara akuntabel dengan orientasi hasil yang dapat langsung dirasakan masyarakat. Ia menekankan pentingnya sinergi pemerintah bersama legislatif agar program pertanahan dan tata ruang berjalan optimal.
“Kami berharap pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026 senantiasa mendapat dukungan dan pendampingan dari pimpinan serta seluruh anggota Komisi II DPR RI. Kami mengapresiasi peran DPR dalam menyampaikan aspirasi rakyat yang menjadi bagian dari kerja bersama,” ungkapnya.
RDP tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, serta dihadiri jajaran Kementerian Dalam Negeri dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Turut mendampingi, seluruh pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN. (ge/yz/sr)