LAMANINDO.COM, JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pudji Prasetijanto Hadi, menyampaikan capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kementeriannya kepada Panitia Kerja (Panja) Pengawasan PNBP Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Selasa (16/09/2025). Ia menegaskan, dalam lima tahun terakhir, realisasi PNBP ATR/BPN menunjukkan tren positif dan konsisten melampaui target.
“Tren realisasi PNBP Kementerian ATR/BPN selama lima tahun terakhir cukup positif. Meski pada 2021 terjadi anomali akibat pandemi Covid-19, capaian 2022 hingga 2024 berhasil melampaui target secara signifikan,” ujar Pudji dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja di Gedung Nusantara, Jakarta.
Pada 2021, target PNBP sebesar Rp2,44 triliun hanya terealisasi 91,65% karena pandemi. Namun, pada 2022 capaian melesat hingga 118% atau Rp2,63 triliun dari target Rp2,33 triliun. Tahun 2023, realisasi kembali meningkat menjadi 121,88% atau Rp3,05 triliun dari target Rp2,5 triliun. Sedangkan pada 2024, capaian tercatat Rp3,06 triliun atau 102,04% dari target Rp3 triliun.
Untuk tahun anggaran 2025, Kementerian ATR/BPN ditetapkan menargetkan PNBP sebesar Rp3,2 triliun. Hingga 10 September 2025, realisasi telah mencapai Rp2,09 triliun atau 65,31% dari target. “Capaian ini cukup positif, meski diperlukan percepatan agar target akhir tahun bisa tercapai,” tambah Pudji.
Lebih jauh, ia menyebutkan bahwa proyeksi PNBP 2026–2029 akan terus meningkat. Proyeksi tersebut tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP di Kementerian ATR/BPN.
Menurutnya, penyesuaian tarif PNBP tidak hanya berdampak pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga memberi manfaat langsung bagi pemerintah dan masyarakat. “Peningkatan PNBP berkontribusi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta menambah ruang fiskal untuk program pembangunan, termasuk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),” jelasnya.
Selain itu, Pudji menilai peningkatan PNBP turut memperkuat sistem pelayanan melalui pembangunan infrastruktur pendukung, digitalisasi layanan pertanahan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).
Meski begitu, ia menekankan bahwa kebijakan tetap berpihak pada kelompok masyarakat tidak mampu. “Masyarakat kurang mampu tetap bisa mengakses layanan pertanahan dengan biaya minimal, sejalan dengan semangat inklusi pelayanan publik yang adil dan merata,” tegasnya.
RDP Panja tentang Pengawasan PNBP ini dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra. Hadir pula Direktur Jenderal (Dirjen) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Embun Sari; Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Jonahar; Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono; serta jajaran pejabat tinggi pratama Kementerian ATR/BPN. Sejumlah perwakilan daerah turut mengikuti rapat secara daring. (ls/rt/sr)