LAMANINDO.COM, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengusulkan percepatan digitalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebanyak 300 RDTR pada tahun 2026. Usulan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Finalisasi Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Gedung Ali Wardhana, Jakarta, Senin (22/9/2025).
Menurut Nusron, percepatan digitalisasi RDTR penting untuk mendukung penyederhanaan proses perizinan berusaha melalui integrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS). Dengan integrasi tersebut, proses penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) diharapkan bisa dipercepat.
“Kalau 300 RDTR terpenuhi, insyaallah urusan KKPR bisa lebih cepat. Melalui RDTR terintegrasi OSS, Service Level Agreement (SLA) bisa hanya dua hingga tiga hari,” ujarnya.
Hingga saat ini, Kementerian ATR/BPN mencatat sudah ada 646 RDTR, dengan 428 di antaranya terintegrasi OSS. “Sisanya yang belum terintegrasi ditargetkan bulan ini harus selesai,” kata Nusron.
Selain itu, capaian RDTR lintas sektor juga terus berjalan. Dari total progres, 47 RDTR sudah masuk tahap lintas sektor, 34 RDTR memperoleh persetujuan substansi, dan 2 RDTR sudah masuk proses penetapan daerah. Nusron menambahkan, Kementerian ATR/BPN juga mendapat dukungan pembiayaan dari Bank Dunia melalui Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) untuk menyelesaikan 500 RDTR hingga tahun 2029.
Terkait wilayah prioritas penyusunan RDTR, Nusron menjelaskan bahwa kementeriannya bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG). BIG telah menyelesaikan peta dasar skala 1:5.000 di Pulau Sulawesi (2024), serta Pulau Kalimantan dan Jawa (2025). Selanjutnya, BIG akan memetakan Pulau Sumatra pada 2026, disusul Maluku, NTT, dan NTB pada 2027, dan wilayah lainnya pada 2029.
Airlangga Hartarto menekankan agar penyusunan RDTR diprioritaskan di kawasan strategis ekonomi yang menjadi perhatian investor. “Misalnya di Sulawesi, wilayah utara Jawa, serta Sumatra bagian timur seperti Kepulauan Riau,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Nusron hadir bersama Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, serta jajaran kementerian/lembaga yang masuk ke dalam program Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja. (ar/yz/sr)