LAMANINDO.COM, BATAUGA — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Selatan, Dodi Hasri, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Selatan, Kamis (16/10/2025).
Kunjungan tersebut bertujuan memastikan tingkat kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) di kantor, sekaligus menilai korelasi antara kinerja ASN dengan tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang telah digelontorkan pemerintah daerah hingga miliaran rupiah setiap tahunnya.
Dodi mengaku kecewa dengan hasil pantauannya. Dari beberapa OPD yang dikunjungi, ia menemukan banyak ASN tidak hadir di kantor, meskipun hari itu masih dalam hari kerja aktif.
“Sudah tiga tahun terakhir Pemkab Buton Selatan mengalokasikan anggaran TPP hingga miliaran rupiah untuk mendorong peningkatan kinerja ASN. Namun, dari hasil kunjungan saya hari ini, masih banyak pegawai yang tidak masuk kantor. Jumlah yang hadir bahkan lebih sedikit dari yang absen,” ungkap Dodi.
Lebih lanjut, ia menyoroti sistem absensi pegawai yang dinilai masih lemah. Meski Pemkab telah menerapkan sistem absensi online, sebagian OPD disebut masih menggunakan sistem manual untuk administrasi kehadiran ASN.
“Ternyata di lapangan, banyak OPD masih pakai absensi manual. Ini tentu membuka peluang manipulasi data kehadiran dan berdampak pada ketepatan pemberian TPP,” tambahnya.
Menurut Dodi, lemahnya kedisiplinan ASN dapat menimbulkan kebocoran anggaran, sebab TPP tetap dibayarkan meski kinerja dan kehadiran pegawai tidak maksimal.
“Kalau ASN rajin dan kinerjanya bagus, tidak masalah. Tapi yang terjadi sekarang, ASN kita rajinnya hanya di hari Senin dan Selasa. Masuk hari Rabu sampai Jumat, kantor sudah sepi. Ini harus menjadi perhatian serius Bupati sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap manajemen ASN,” tegasnya.
DPRD, kata Dodi, akan segera berkoordinasi dengan pihak eksekutif untuk mencari solusi konkret dalam memperbaiki kedisiplinan dan kinerja ASN di Buton Selatan. Ia menilai, TPP yang digelontorkan dengan nilai besar harus benar-benar berdampak pada peningkatan pelayanan publik.
“Kami akan bicarakan dengan pihak eksekutif agar ada langkah tegas dan sistem pengawasan yang efektif. Tujuannya, supaya TPP yang sudah digelontorkan miliaran rupiah itu tepat sasaran dan benar-benar meningkatkan kinerja ASN,” tutupnya. (sr)