LAMANINDO.COM, JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (22/10/2025). Pertemuan ini membahas rencana perbaikan proses bisnis (business process) dalam layanan pertanahan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
“Kami datang untuk meminta masukan terkait transformasi pelayanan. Business process kita dibuat sejak lama dan sebagian masyarakat menilai sudah tidak lagi sesuai,” ujar Menteri Nusron dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Nusantara.
Menurutnya, pembaruan proses bisnis penting dilakukan agar masyarakat memperoleh kepastian terkait persyaratan, waktu penyelesaian, dan biaya layanan. “Yang harus kita desain adalah proses bisnis yang membuat pemohon dapat melengkapi persyaratan secara jelas, layanan selesai pada waktu yang ditentukan, dan biaya yang dikenakan transparan,” jelasnya.
Menteri Nusron menambahkan, pelibatan KPK dalam proses ini sangat krusial untuk mengidentifikasi titik rawan penyimpangan dalam sistem pelayanan. “Kami ingin mendapatkan masukan, di mana letak celah yang berpotensi menjadi tindakan korupsi atau pungutan liar,” katanya yang didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan.
Sementara itu, Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengapresiasi langkah Kementerian ATR/BPN dalam melakukan pembenahan menyeluruh terhadap layanan pertanahan. Menurutnya, perbaikan proses bisnis tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga mendukung optimalisasi penerimaan negara dari sektor pertanahan.
“Kami melihat ada upaya serius untuk mengefisiensikan waktu, biaya, dan meningkatkan transparansi pelayanan. Tujuannya sangat jelas, yaitu transformasi dan peningkatan PNBP. Ini langkah yang luar biasa,” ujar Setyo.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan integritas aparatur dalam mendukung perubahan tersebut. Berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI), Kementerian ATR/BPN saat ini memperoleh skor 75,88. “Angka ini sudah baik, tetapi harus terus ditingkatkan. Lebih penting dari sekadar nilai adalah perilaku integritas pegawai di seluruh tingkatan, dari pusat hingga daerah,” tegasnya.
Pertemuan turut dihadiri oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, serta Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto, Johanis Tanak, dan Ibnu Basuki Widodo beserta jajaran. (ge/rt/sr)