LAMANINDO.COM, SAMARINDA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya transformasi menyeluruh dalam layanan pertanahan di era digital. Hal itu disampaikan saat memberikan pengarahan kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Jumat (24/10/2025).
Dalam arahannya, Menteri Nusron menekankan, perubahan perilaku dan ekspektasi masyarakat menuntut jajaran ATR/BPN untuk beradaptasi dan meninggalkan pola kerja lama yang sudah tidak relevan.
“Mayoritas pemohon kita hari ini dan ke depan sudah berubah. Begitu juga kita, perlu bertransformasi. Dari sistem, business process harus kita ubah. Berikutnya, sumber daya manusia (SDM). Soal SDM, kata kuncinya kapasitas, kapabilitas, dan integritas,” ujarnya.
Ia menjelaskan, perubahan proses bisnis layanan pertanahan tengah disiapkan, termasuk penyederhanaan struktur organisasi dan penyesuaian tugas berbasis wilayah kerja. “Tim kita sedang bekerja untuk mengubah business process. Mulai awal tahun depan, akan ada tiga pembaruan besar dalam proses bisnis layanan,” jelasnya.
Selain reformasi sistem, penguatan teknologi informasi menjadi prioritas untuk memastikan pelayanan yang cepat, tangguh, dan aman. “Kita harus memperkuat IT, baik dari sisi kapasitas maupun firewall-nya agar sistem kita semakin cepat dan tangguh,” tambah Menteri Nusron.
Transformasi yang dijalankan, lanjutnya, tetap harus berlandaskan tata kelola pemerintahan yang baik. “Perubahan business process harus mengacu pada Government Risk Management (GRC). Harus akurat, prudent, akuntabel, memiliki risk management, dan transparan,” tegasnya.
Dalam aspek SDM, Menteri Nusron menegaskan pentingnya membangun aparatur yang kapabel dan adaptif. “Untuk meningkatkan kapasitas, kami menerapkan kebijakan semua pegawai harus nationwide, siap ditugaskan di mana saja. Intinya, ada career path yang jelas,” ungkapnya.
Ia juga mendorong seluruh pegawai untuk terus berinovasi dan meningkatkan kemampuan mengikuti perkembangan teknologi pertanahan yang dinamis. “Semua pegawai harus berinovasi dan aktif mengikuti workshop. Dunia IT dan pertanahan terus berkembang, kalau kita tidak meningkatkan kapabilitas, kita akan tertinggal,” pungkasnya.
Kegiatan pembinaan tersebut turut dihadiri oleh Penasihat Utama Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan, Jhoni Ginting, serta Kepala Kanwil BPN Provinsi Kaltim, Deni Ahmad, beserta para pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Kanwil BPN Kaltim. (ls/jr/sr)