LAMANINDO.COM, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat tata kelola layanan pertanahan melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Salah satunya dilakukan lewat Pelatihan Manajemen Risiko Tingkat Lanjut Qualified Risk Management Professional (QRMP) Tahun 2025 yang digelar di Aula Nusantara, BPSDM Cikeas, pada 27–31 Oktober 2025.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam sambutannya secara daring menegaskan pentingnya peran kepala kantor pertanahan sebagai garda terdepan dalam menjamin kualitas layanan publik. “Pelatihan manajemen risiko ini sangat penting. Karena kita sebagai kepala pelayanan, front end yang paling dasar itu ada di kepala kantor. Kita harus mampu memitigasi potensi-potensi risiko yang akan muncul,” ujarnya, Selasa (28/10/2025).
Menurut Menteri Nusron, setiap produk layanan pertanahan merupakan produk hukum yang berdampak langsung terhadap hak kepemilikan masyarakat. Oleh karena itu, proses penerbitannya harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan potensi risiko sejak tahap awal.
“Pengambilan keputusan tidak boleh hanya berorientasi pada target keluaran, tetapi juga harus memperhitungkan risiko. Dengan begitu, produk layanan yang dihasilkan akan benar-benar qualified, akuntabel, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa keberhasilan pelatihan tidak hanya bergantung pada kurikulum atau instruktur, melainkan juga pada kedisiplinan dan keseriusan peserta dalam mengikuti proses belajar. “Kunci pelatihan itu bukan hanya di kurikulum atau dosen, tetapi pada keseriusan peserta. Semua metode tidak akan berarti jika tidak dijalani dengan disiplin,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPSDM Kementerian ATR/BPN, Agustyarsyah, melaporkan bahwa kegiatan ini diikuti oleh 66 peserta yang terdiri atas 63 Kepala Kantor Pertanahan dari 125 kantor prioritas serta tiga Kepala Bagian Manajemen Risiko dari unit kerja teknis.
“Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan peserta dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan Kementerian ATR/BPN,” jelasnya.
Pelatihan menggunakan metode klasikal ini turut dihadiri secara daring oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (ge/jm/sr)