LAMANINDO.COM, BOGOR – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian berkas layanan pertanahan di seluruh Indonesia.
Penegasan ini disampaikan dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penyelesaian Layanan Pertanahan, yang berlangsung di Gedung BPSDM Kementerian ATR/BPN, Cikeas, Bogor, Kamis (30/10/2025).
Dalam kegiatan tersebut, Wamen Ossy mengumpulkan 88 Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) dari berbagai daerah untuk menindaklanjuti hasil laporan triwulan III yang menunjukkan masih adanya tunggakan layanan pertanahan.
“Dibutuhkan kepedulian Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantah dalam menyikapi tunggakan ini. Kita memaknainya sebagai kewajiban kita sebagai pelayan publik untuk menyelesaikan berkas tersebut,” tegas Ossy Dermawan.
Ia menambahkan, pimpinan di setiap tingkat harus aktif mengontrol dan menuntaskan berkas yang tertunda. “Berkas yang berasal dari sebelum tahun 2025 hendaknya mulai dicicil penyelesaiannya. Namun, berkas tahun berjalan juga tidak boleh diabaikan karena jumlahnya akan terus bertambah,” imbuhnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR), Virgo Eresta Jaya, memaparkan strategi penyelesaian tunggakan, terutama dalam proses pengukuran bidang tanah. Ia menekankan pentingnya mengelola berkas berdasarkan kelengkapan dan status legalitasnya.
“Misalnya, jika saat petugas ukur turun ke lapangan ternyata lokasi masuk kawasan hutan atau tidak ada patok batas yang jelas, maka berkas tersebut tidak dapat diproses. Begitu pula bila ada keberatan dari pihak tetangga. Berkas yang bermasalah otomatis tidak diproses agar tidak menumpuk,” jelas Virgo.
Kegiatan Monev ini juga dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pratama, serta Administrator di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Melalui forum ini, diharapkan seluruh jajaran Kantor Pertanahan dapat meningkatkan komitmen dan kinerja dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. (ar/jr/sr)