LAMANINDO.COM, JAKARTA – Komitmen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam memajukan pedesaan serta mewujudkan ekonomi yang berkeadilan melalui pelaksanaan Reforma Agraria mendapat apresiasi nasional.
Melalui program inovatif Kampung Reforma Agraria, Kementerian ATR/BPN berhasil meraih CNN Indonesia Award 2025 untuk kategori Rural Development & Regional Equity. Penghargaan ini diserahkan dalam acara penganugerahan yang berlangsung di Kuningan, Jakarta, Jumat (31/10/2025) malam.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, yang hadir menerima penghargaan secara langsung, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas pengakuan tersebut.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada CNN Indonesia atas apresiasi ini. Penghargaan ini kami dedikasikan untuk seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN, baik di tingkat pusat maupun daerah, atas kinerjanya dan juga pelayanannya sehingga mendapatkan pengakuan ini,” ujar Ossy.
Program Kampung Reforma Agraria dinilai sebagai model percontohan pengelolaan tanah yang berkeadilan, berkelanjutan, dan memberikan manfaat ekonomi, sosial, serta lingkungan bagi masyarakat desa. Melalui program ini, Kementerian ATR/BPN tidak hanya melaksanakan redistribusi dan sertipikasi tanah, tetapi juga memastikan tanah dimanfaatkan secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Reforma Agraria menjadi salah satu program prioritas Kementerian ATR/BPN. Kami terus mendorong pemerataan kepemilikan lahan serta memastikan lahan-lahan tersebut produktif,” jelas Wamen Ossy.
Selain fokus pada pemerataan ekonomi pedesaan, Kementerian ATR/BPN juga gencar melakukan transformasi menuju digitalisasi layanan pertanahan dan tata ruang. Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik sekaligus meminimalkan potensi sengketa dan konflik agraria.
“Kami sedang melaksanakan transisi dari sistem analog ke digital. Untuk itu, kami membutuhkan dukungan dari seluruh masyarakat dan lembaga terkait. Jika digitalisasi ini berhasil, kami yakin dapat meminimalisir sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia,” ungkapnya.
Di akhir pernyataannya, Ossy mengajak masyarakat untuk terus memberikan dukungan terhadap upaya reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang dijalankan Kementerian ATR/BPN.
“Kami berharap masyarakat terus memberikan dukungan serta kritik yang membangun agar kami dapat memperbaiki kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan di seluruh daerah. Kami akan terus berupaya memberikan pelayanan pertanahan dan tata ruang yang cepat, transparan, dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.(mw/yz/sr)