LAMANINDO.COM, BATAUGA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Selatan terus memperkuat upaya percepatan penurunan stunting melalui Program Genting atau Gerakan Orang Tua Asuh Stunting.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Buton Selatan, H. La Asari menjelaskan, program Genting merupakan penyempurnaan dari skema orang tua asuh yang pernah dijalankan sebelumnya. Perbedaan mendasar adalah adanya kuota dan sasaran yang ditetapkan langsung oleh pemerintah pusat.
“Kalau dulu bantuannya bergantung pada seberapa besar donatur ingin memberi dan cakupannya hampir seluruh wilayah. Sekarang sudah ada target risiko stunting per wilayah yang harus kita intervensi,” jelasnya saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (13/11/2025).
Saat ini, program Genting di Buton Selatan sudah memasuki tahap ke empat. Pada tiga tahap awal, seluruh sasaran berhasil diintervensi. Bantuan yang diberikan beragam, mulai dari susu hingga kebutuhan nutrisi lainnya, dengan sasaran utama ibu hamil, ibu pasca melahirkan, serta anak yang mengalami atau berisiko stunting.
Ke depan, dan pelaksanaan program ini akan menerapkan mekanisme baru yakni melalui kerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Langkah tersebut diambil untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penyaluran bantuan.
“Dana dan bantuan tidak lagi diberikan langsung oleh dinas. Semua akan dikumpulkan melalui rekening Baznas, kemudian mereka yang menyalurkan berdasarkan data penerima yang kami serahkan,” ujar La Asari.
Mekanisme ini membuat bantuan tercatat sebagai amal, sekaligus lebih terkoordinir dan bantuannya tepat sasaran.
Di Buton Selatan, lanjut La Asari, donatur didominasi oleh masyarakat umum yang memiliki kemampuan, berbeda dengan daerah lain yang memiliki dukungan CSR perusahaan. “Siapa saja yang mampu dan ingin menjadi orang tua asuh, kami fasilitasi melalui Baznas,” sambungnya.
Dikatakan, intervensi stunting selama ini sebagian besar menggunakan pola lama dan dilaporkan secara rutin ke pemerintah pusat. Meski begitu, terdapat perbedaan signifikan antara data lokal dan hasil survei nasional.
Berdasarkan data internal e-PPGBM, angka stunting Buton Selatan berada di sekitar 22%, termasuk salah satu yang terendah di Sulawesi Tenggara. Namun, hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan angka lebih tinggi, yakni 38%, karena metode SSGI hanya mengambil sampel secara acak di beberapa titik.
“Kadang sampelnya kebetulan jatuh pada rumah dengan sanitasi buruk atau tanpa akses air bersih, sehingga datanya menjadi merah. Inilah yang membuat hasil SSGI tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi sebenarnya,” jelasnya.
Untuk mendapatkan data yang lebih akurat, DP2KB memaksimalkan pelaporan by name by address melalui Posyandu. Namun, validitas data lokal sering terkendala rendahnya kehadiran masyarakat di Posyandu yang belum mencapai target nasional 90%.
La Asari mengungkapkan, hasil SSGI 2024 menempatkan Kecamatan Batuatas dan Lapandewa sebagai wilayah dengan risiko stunting tertinggi dari tujuh kecamatan di Buton Selatan. Dua wilayah ini masih kekurangan akses air bersih dan sanitasi yang tidak memadai.
“Saat mereka survei, tim SSGI menanyakan apakah tersedia sumur, pompa air, atau air PDAM. Kalau jawabannya tidak ada, otomatis nilainya merah. Ini yang membuat Batuatas dan Lapandewa tinggi,” jelasnya.
Atas kondisi itu, Pemkab Buton Selatan telah mengambil tindakan cepat, terutama di Kecamatan Lapandewa yang kini sudah menikmati kembali aliran air bersih setelah beberapa tahun PDAM tidak berfungsi. “Beberapa waktu lalu, Pak Bupati turun langsung memberikan bantuan dan meresmikan pompa air bersih untuk Kecamatan Lapandewa,” imbuhnya.
Untuk Kecamatan Batuatas, Pemkab juga sedang mengupayakan solusi pemenuhan air bersih, termasuk rencana pengolahan air laut menjadi air tawar. “Masalah air bersih tersebut menjadi salah satu fokus yang akan dibahas pada Rakorda Stunting tanggal 17 November mendatang,” tambahnya.
Upaya percepatan penurunan stunting di Buton Selatan melibatkan kolaborasi lintas sektor melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yakni Dinas PU, Dinas Perumahan, Dinas Kesehatan, pemerintah desa, TP PKK dan berbagai organisasi perempuan turut mengambil peran.
Salah satu inovasi yang mendapat apresiasi adalah praktik orang tua asuh yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat dan kader KB. Banyak warga, termasuk pedagang di pasar, yang secara sukarela membelikan susu atau kebutuhan gizi bagi anak stunting. Semua intervensi itu dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari program.
“Kami prioritaskan bantuan dari tetangga ke tetangga. Yang penting intervensinya nyata dan sampai ke anak atau ibu yang membutuhkan,” kata La Asari.
Pemkab Buton Selatan optimistis angka stunting akan terus menurun melalui Program Genting, penguatan kerja sama dengan Baznas, serta perbaikan akses air bersih di wilayah prioritas.
“Kalau bukan kami yang diberi amanah memberi, biarlah masyarakat yang mampu langsung membawa bantuannya. Yang penting sampai dan bermanfaat,” pungkas La Asari. (sr)