LAMANINDO.COM, BATAUGA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) bersama Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Buton Selatan melakukan kunjungan lapangan untuk monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan Program Ketahanan Pangan (Ketapang) yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Siompu Barat.
Program Ketapang merupakan upaya pemerintah desa dalam mendukung swasembada pangan serta menyediakan makanan bergizi gratis bagi masyarakat. Program ini dikembangkan berdasarkan aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan berbasis potensi lokal, serta kerja sama antar desa dengan tetap memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengembangan kawasan perdesaan.
Kepala Bidang Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat DPMD Buton Selatan, Suriati mengatakan, monev tersebut untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan, termasuk kewajiban pengalokasian 20 persen dari Dana Desa (DD) untuk ketahanan pangan.
“Kunjungan ini merupakan bentuk perhatian DPMD untuk memastikan program wajib yang dialokasikan 20 persen dari DD di Kecamatan Siompu Barat,” ujar Suriati, Kamis (13/11/2025).
Dari hasil monev tersebut, lanjut Suriati, ditemukan sejumlah BUMDes telah menunjukkan progres positif dalam pelaksanaan program. Beberapa di antaranya telah memulai pembangunan green house untuk budidaya tanaman hidroponik, sementara lainnya tengah membangun kandang ayam petelur.
“Alhamdulillah, kami melihat progres BUMDes dalam pelaksanaan Program ketahanan pangan sudah cukup baik. Meskipun ada yang masih dalam tahap perencanaan, namun semuanya tetap berproses karena ini merupakan program wajib,” jelasnya.
Suriati menegaskan komitmen DPMD untuk memastikan seluruh BUMDes di Kecamatan Siompu Barat dapat merealisasikan program tersebut sebelum akhir tahun 2025.
“Setelah monev hari ini, data akan kami bahas kembali dan minggu depan kami akan turun lagi untuk memastikan semua BUMDes menjalankan program ketahanan pangan,” tambahnya.
Suriati berharap, unjungan bersama TAPM ini dapat menjadi pendorong semangat bagi seluruh pengelola BUMDes agar segera menyelesaikan pelaksanaan Program Ketapang. (sr)