LAMANINDO.COM, MAKASSAR – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam percepatan sertipikasi aset milik negara. Pada kunjungan kerja di Sulawesi Selatan, Kamis (13/11/2025), Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid menyerahkan 254 sertipikat aset kepada sejumlah kepala daerah. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) menjadi penerima terbanyak dengan total 208 sertipikat aset.
Wakil Bupati Pangkep, Abd Rahman Assegaf, menyampaikan apresiasi atas langkah Kementerian ATR/BPN yang dinilainya membawa perubahan signifikan dalam pelayanan pertanahan. “Saya sangat berterima kasih kepada ATR/BPN, kepada Pak Menteri dan jajaran di Pangkep. Ini menjadi semangat baru bagi masyarakat kami karena ternyata ATR/BPN sekarang tidak seperti dulu. Paradigmanya berubah, meskipun wilayah kami berat, tetap dilakukan akselerasi agar masyarakat tenang karena lahannya sudah bersertipikat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kondisi geografis Pangkep yang terdiri dari wilayah pegunungan, kepulauan, dan daratan kerap menjadi tantangan dalam pelaksanaan sertipikasi. Namun, sinergi kuat antara Pemerintah Kabupaten dan BPN setempat membuat proses dapat berjalan optimal. “Wilayah kami cukup menantang. Tapi dengan sinergi yang kuat antara Pemerintah Kabupaten dan BPN Pangkep, program sertipikasi bisa berjalan dengan baik. Ini sesuatu yang patut diapresiasi,” tambahnya.
Abd Rahman juga menekankan, sertipikasi aset negara penting untuk memperkuat tata kelola dan keuangan daerah. “Aset milik negara, khususnya di Pangkep, masih banyak yang belum tersertipikat. Padahal aset itu bagian dari neraca keuangan daerah dan menjadi kekuatan finansial pemerintah,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman menegaskan, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci dalam mewujudkan kepastian hukum pertanahan sekaligus mendorong pemerataan ekonomi. “Sinergi ini kata kunci keberhasilan dalam mewujudkan kepastian hukum atas tanah, pemerataan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kunjungan Bapak Menteri hari ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi serta mencari solusi atas berbagai persoalan di lapangan,” terang Jufri.
Ia memastikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan siap mendukung setiap program Kementerian ATR/BPN. “Kami berharap akan lahir rekomendasi dan kebijakan yang memperkuat pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan pertanahan dan tata ruang. Terima kasih atas kunjungan Bapak Menteri, semoga membawa manfaat dan menghasilkan solusi atas permasalahan di Sulawesi Selatan,” ujarnya.
Penyerahan sertipikat tersebut berlangsung dalam rangkaian Rapat Koordinasi Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dengan kepala daerah se-Sulawesi Selatan. Hadir dalam kegiatan itu Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe, Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN Shamy Ardian, Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan Dony Erwan, serta para pejabat terkait lainnya. (ls/ta/sr)