LAMANINDO.COM, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Sosialisasi Pencegahan Korupsi dan Perilaku Misconduct dalam Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang di Aula Prona, Jumat (14/11/2025).
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan komitmen seluruh jajaran ATR/BPN dalam mencegah korupsi serta pelanggaran etika di sektor pertanahan dan tata ruang.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan menegaskan, pencegahan korupsi bukan sekadar kewajiban regulatif, tetapi kebutuhan organisasi untuk menjaga kepercayaan publik. Ia menyampaikan bahwa sesuai arahan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, sekitar 80 persen kegiatan di ATR/BPN berkaitan langsung dengan pelayanan publik sehingga integritas menjadi kunci utama.
“Transformasi layanan pertanahan sedang berjalan, mulai dari percepatan digitalisasi hingga penguatan pengawasan internal. Namun semua itu tidak akan efektif tanpa disiplin dan integritas dari seluruh pegawai,” ujar Wamen Ossy.
Ia juga berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi ruang penyampaian teori, tetapi mampu mendorong penerapan langsung di lapangan. “Saya berharap para peserta dapat benar-benar mengimplementasikan praktik baik ini dalam pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, menegaskan komitmen KPK dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui penjagaan dan monitoring sistem di kementerian/lembaga, termasuk ATR/BPN. Ia mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi dalam perbaikan tata kelola pertanahan.
“Kami mendorong kerja sama antara KPK dan ATR/BPN hingga ke tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk menyusun regulasi serta memperbaiki sistem pertanahan secara menyeluruh,” ujarnya.
Kegiatan ini dihadiri oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pratama, dan Administrator di lingkungan Kementerian ATR/BPN, serta seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN se-Indonesia yang mengikuti secara daring. (sg/jm/yz)