Sarmin : Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Slamet Riyadi, (UNISRI), Surakarta.
PELAYANAN publik merupakan inti dari fungsi pemerintahan daerah, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif. Dalam kerangka administrasi publik, pelayanan publik tidak hanya dilihat sebagai aktivitas teknis, tetapi juga sebagai manifestasi dari nilai-nilai demokrasi, hak warga negara, serta legitimasi negara. Karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk tetap menyelenggarakan pelayanan yang efektif meskipun berada dalam tekanan efisiensi anggaran.
Efektivitas sendiri menurut Steers (1977) dan Gibson (1996) merujuk pada kemampuan organisasi mencapai tujuan dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal. Artinya, pelayanan publik yang efektif bukan hanya soal tersedianya layanan, tetapi sejauh mana layanan tersebut memenuhi standar, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan memberikan nilai publik. Namun, ketika efisiensi anggaran diberlakukan—yang menurut Mardiasmo (2009) berarti mengurangi input untuk menghasilkan output yang tetap maksimal—pemerintah daerah menghadapi situasi di mana mereka harus terus mencapai efektivitas dengan sumber daya yang jauh lebih terbatas.
Dalam konteks inilah, pemerintah daerah menghadapi serangkaian tantangan yang dapat dijelaskan melalui teori administrasi publik modern. Tantangan pertama muncul dari keterbatasan kapasitas fiskal daerah. Teori desentralisasi fiskal (Oates, 1972) menegaskan bahwa kemampuan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh kapasitas keuangannya. Ketika kebijakan efisiensi anggaran diterapkan di tingkat nasional, transfer ke daerah ikut mengalami pengetatan. Daerah yang PAD-nya rendah semakin kesulitan memenuhi kebutuhan layanan dasar, sehingga mereka terpaksa memprioritaskan program tertentu dan mengurangi atau menunda program lainnya. Dalam perspektif teori sistem (Kast & Rosenzweig, 1974), ketika input berupa anggaran berkurang, output berupa pelayanan yang dihasilkan juga berpotensi menurun.
Tantangan berikutnya terdapat pada aspek sumber daya manusia. SDM merupakan salah satu komponen utama dalam teori capacity building yang dikemukakan oleh Grindle (1997). Efisiensi anggaran menyebabkan pemerintah daerah membatasi rekrutmen pegawai baru dan mengurangi program pelatihan. Pegawai yang ada akhirnya mengalami peningkatan beban kerja, sementara kemampuan mereka untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan modernisasi semakin terbatas. Kondisi ini bertentangan dengan konsep birokrasi Weberian yang menekankan pentingnya kompetensi teknis, struktur yang jelas, serta profesionalisme sebagai syarat efisiensi dan kualitas layanan.
Dalam hal inovasi dan digitalisasi, pemerintah daerah juga menghadapi kendala yang signifikan. Paradigma New Public Management (NPM), sebagaimana dirumuskan oleh Hood (1991) dan Osborne & Gaebler (1992), menuntut pemerintah mengadopsi teknologi, meningkatkan efisiensi, dan mengelola layanan secara lebih responsif. Namun, digitalisasi memerlukan investasi dalam infrastruktur teknologi, pelatihan pegawai, serta integrasi data antarinstansi, yang semuanya membutuhkan anggaran tambahan. Ketika efisiensi anggaran diberlakukan, kemampuan pemerintah daerah untuk bertransformasi digital menjadi terbatas, sehingga layanan banyak yang tetap manual, lambat, dan tidak transparan.
Di sisi lain, tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik justru meningkat. Prinsip-prinsip good governance yang menekankan akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan efektivitas telah membentuk ekspektasi publik bahwa layanan harus mudah diakses, cepat, dan bebas diskriminasi. Namun, ketika anggaran menurun, pemerintah daerah sulit memenuhi standar pelayanan tersebut. Ketidakseimbangan antara kapasitas pemerintah dan tuntutan publik dapat menggerus tingkat kepercayaan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan teori public value dari Mark H. Moore (1995), yang menyatakan bahwa legitimasi pemerintah sangat bergantung pada kemampuan menciptakan nilai publik melalui layanan yang memenuhi kebutuhan masyarakat.
Selain itu, efisiensi anggaran sering menimbulkan ketimpangan pelayanan antarwilayah dalam satu daerah. Pemerintah terpaksa memfokuskan layanan pada wilayah yang padat atau dekat dengan pusat pemerintahan karena biaya operasional yang lebih rendah. Daerah terpencil, pedalaman, atau kepulauan sering kali mengalami penurunan kualitas layanan akibat minimnya dukungan anggaran. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan pemerataan dalam good governance, serta memperlebar kesenjangan sosial dalam masyarakat.
Keterbatasan pengawasan juga menjadi persoalan penting. Dalam kondisi efisiensi, unit pengawasan internal seperti inspektorat tidak selalu memiliki anggaran yang memadai untuk melakukan audit berkala dan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program. Padahal, pengawasan merupakan pilar utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Kurangnya pengawasan meningkatkan risiko inefisiensi, penyimpangan anggaran, dan praktik maladministrasi, yang pada akhirnya menurunkan kualitas pelayanan publik itu sendiri.
Pada saat yang sama, kolaborasi dengan sektor swasta, masyarakat, maupun organisasi nonpemerintah seharusnya menjadi solusi dalam mengatasi keterbatasan anggaran, sebagaimana dianjurkan oleh paradigma NPM dan teori kemitraan publik-swasta. Namun, banyak pemerintah daerah tidak memiliki kapasitas perencanaan, regulasi yang kuat, maupun keahlian teknis untuk mengelola skema kerja sama secara profesional. Hal ini menyebabkan kesempatan untuk memperluas sumber pembiayaan layanan publik tidak dimanfaatkan secara optimal.
Secara keseluruhan, tantangan efektivitas pelayanan publik di era efisiensi anggaran merupakan persoalan multidimensional yang melibatkan faktor fiskal, sumber daya manusia, teknologi, tata kelola, dan dinamika sosial. Definisi dan teori administrasi publik yang digunakan dalam pembahasan ini menegaskan bahwa efektivitas pelayanan publik tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran, melainkan juga oleh kapasitas organisasi, kualitas birokrasi, kemampuan inovasi, dan tingkat legitimasi pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengadopsi strategi yang adaptif dan inovatif, memperkuat tata kelola, meningkatkan efisiensi internal, serta membangun kemitraan lintas sektor untuk menjaga kualitas pelayanan publik meski dalam kondisi fiskal yang semakin ketat. (*)