LAMANINDO.COM, BOGOR – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa kepastian dan transparansi waktu merupakan kunci utama dalam peningkatan kualitas pelayanan pertanahan. Prinsip tersebut menjadi fondasi penting dalam percepatan penyelesaian berkas layanan yang terus didorong Kementerian ATR/BPN.
Hal itu disampaikan Menteri Nusron saat memimpin rapat Pembinaan Pertanahan dan Tata Ruang di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Selasa (06/01/2025).
“Kantor kita berorientasi pada pelayanan. Kata kuncinya adalah kepuasan pelanggan. Kepuasan itu lahir dari adanya kepastian kapan layanan selesai serta transparansi proses, termasuk pelacakan posisi berkas—sudah sampai di mana dan berada di tangan siapa,” ujar Nusron.
Didampingi Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi, Menteri Nusron juga membahas kelanjutan percepatan penyelesaian berkas layanan pertanahan yang telah menjadi fokus sejak kuartal IV tahun lalu. Ia menekankan pentingnya penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai landasan pelayanan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
“SOP menjadi seni dalam pengamanan diri sekaligus menjaga kepuasan pemohon. Kita ingin melayani masyarakat secara prudent dan compliance, tetapi juga cepat agar pemohon merasa puas,” jelasnya.
Rapat tersebut diikuti oleh para Kepala Kantor Pertanahan beserta jajaran dari Kantor Pertanahan Kota Bogor, Kabupaten Bogor I, Kabupaten Bogor II, Kota Depok, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, dan Kota Sukabumi. Dalam forum tersebut, masing-masing satuan kerja diminta memaparkan tantangan dan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam mendukung pelayanan pertanahan.
Menyoroti wilayah Jawa Barat sebagai daerah penyangga ibu kota, Menteri Nusron menekankan perlunya penguatan kapasitas SDM, khususnya di wilayah Jabodetabek dan Banten, agar mampu menjalankan pelayanan secara profesional dan bertanggung jawab.
“Khususnya di Jawa Barat sebagai wilayah penyangga ibu kota, SDM harus diperkuat. SDM yang ditempatkan di Jabodetabek dan Banten harus tangguh, berjiwa pemimpin, prudent, dan berani. Namun keberanian itu harus dibarengi kehati-hatian, jika tidak justru berisiko,” tegasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Menteri Nusron turut didampingi Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang I Ketut Gede Ary Sucaya, Kepala Biro Humas dan Protokol Shamy Ardian, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat Yuniar Hikmat Ginanjar beserta jajaran. (ar/jr/sr)