LAMANINDO.COM, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas petugas loket layanan pertanahan melalui pembekalan product knowledge dan hospitality. Langkah tersebut dinilai krusial untuk mendorong pelayanan yang lebih profesional, konsisten, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Menteri Nusron saat memberikan arahan dalam kegiatan Pembinaan Jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta yang digelar di Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Timur, Selasa (13/1/2026).
Menurutnya, peningkatan kualitas petugas loket perlu diawali dengan assessment ulang, khususnya di kantor-kantor pertanahan dengan tingkat layanan tinggi. Pembinaan tersebut juga harus diiringi dengan sinkronisasi yang kuat antara petugas loket dan back office agar proses pelayanan berjalan optimal dan tidak menimbulkan kebingungan bagi masyarakat.
“Perlu ada assessment ulang petugas loket di semua kantor pertanahan besar. Mereka akan dibekali pembinaan khusus terkait product knowledge atau pemahaman layanan, serta hospitality. Kombinasi keduanya sangat penting,” ujar Menteri Nusron.
Ia menjelaskan, keseragaman pemahaman terhadap produk layanan yang didukung sikap pelayanan yang baik akan membuat informasi pertanahan tersampaikan secara jelas dan komprehensif. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi mengalami ketidakpastian akibat perbedaan penjelasan persyaratan dari waktu ke waktu.
“Jangan sampai hari ini berkas kurang persyaratan A, besok datang lagi kurang persyaratan B, lalu berubah lagi. Itu menandakan pelayanan belum komprehensif,” tegasnya.
Menteri Nusron menambahkan, pembinaan petugas loket dan front office akan difokuskan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Hal ini dinilai penting karena loket merupakan front end pelayanan ATR/BPN yang pertama kali berinteraksi langsung dengan masyarakat.
Pandangan serupa disampaikan Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Virgo Eresta Jaya. Ia menilai, selain pembinaan, peran Kepala Kantor Pertanahan sangat penting dalam memastikan terbangunnya komunikasi dan koordinasi yang solid antara petugas loket, manajer loket, dan back office.
“Kepala Kantor harus memastikan sinkronisasi tugas antara petugas loket, manajer loket, dan back office. Jika suatu berkas ditolak karena persyaratan tertentu, maka harus ada satu pemahaman yang sama,” ujar Virgo.
Dalam kegiatan pembinaan tersebut, para Kepala Kantor Pertanahan di lingkungan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta turut memaparkan progres pelayanan serta berbagai tantangan yang dihadapi di masing-masing kantor. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Asnaedi, Staf Khusus Menteri ATR/BPN Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga Muda Saleh, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di lingkungan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta. (ar/yz/sr)