LAMANINDO.COM, BANDUNG – Menghadapi potensi lonjakan berkas layanan pertanahan pada 2026, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/BPN), Ossy Dermawan menekankan pentingnya efisiensi layanan melalui perbaikan manajemen administrasi, penyederhanaan proses bisnis, serta penguatan kolaborasi internal. Penegasan itu disampaikannya saat memberikan pengarahan kepada jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, Sabtu (24/01/2026).
Menurut Wamen Ossy, ekspektasi masyarakat terhadap layanan pertanahan semakin tinggi, terutama terkait kecepatan penyelesaian berkas dan efisiensi biaya. Kondisi ini, kata dia, menuntut perubahan cara kerja birokrasi tanpa mengesampingkan prinsip kehati-hatian.
“Masyarakat ingin layanan yang cepat dan terjangkau, tetapi hasilnya tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Inilah tantangan yang harus kita jawab bersama,” ujar Wamen Ossy, didampingi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Juniar Hikmat Ginanjar.
Ia mengapresiasi Kantah Kabupaten Bandung yang dinilai mampu mengelola volume layanan besar dengan tingkat tunggakan yang terkendali. Namun, ia menegaskan bahwa capaian tersebut harus menjadi pijakan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan, bukan alasan untuk berpuas diri.
Memasuki 2026, Wamen Ossy mengingatkan potensi lonjakan permohonan layanan pertanahan. Oleh karena itu, ia mendorong penguatan manajemen administrasi dan penyederhanaan alur kerja agar kinerja tetap optimal di tengah beban kerja yang meningkat. “Berkas akan terus bertambah. Tanpa pola kerja yang lebih efektif dan efisien, kualitas layanan akan sulit dipertahankan,” tegasnya.
Dalam arahannya, Wamen Ossy juga menyoroti masih adanya proses bisnis pertanahan yang bergantung pada regulasi lama. Menurutnya, transformasi layanan menjadi kebutuhan mendesak agar birokrasi lebih adaptif terhadap dinamika masyarakat. Pada titik ini, peran Kantor Pertanahan menjadi sangat strategis karena menjadi garda terdepan pelayanan publik.
“Petugas Kantah yang berhadapan langsung dengan masyarakat paling memahami persoalan di lapangan. Masukan dari Kantah harus menjadi dasar perbaikan kebijakan di tingkat pusat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wamen Ossy menyebut Kantah Kabupaten Bandung berpotensi menjadi model pelayanan pertanahan nasional. Keberhasilan mengelola volume layanan yang besar dinilai dapat menjadi rujukan bagi daerah lain dalam meningkatkan kualitas pelayanan.
Menutup arahannya, Wamen Ossy mengajak seluruh jajaran memperkuat komunikasi internal dan menjaga soliditas organisasi demi memperbaiki citra Kementerian ATR/BPN di mata publik. “Kita harus membuktikan bahwa BPN mampu berbenah dan memberikan pelayanan yang semakin profesional dan dipercaya masyarakat,” pungkasnya.
Usai pengarahan, Wamen Ossy meninjau fasilitas layanan di Kantah Kabupaten Bandung serta menyerahkan sertipikat kepada masyarakat yang hadir mengambil produk layanan pertanahan. (ls/rz/sr)