LAMANINDO.COM, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP), Kamis (29/1/2026), di Aula Prona Kementerian ATR/BPN. Rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, tersebut difokuskan pada evaluasi capaian program ILASPP sepanjang 2025 serta percepatan penyusunan peta skala 1:5.000 sebagai basis penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di daerah.
Menteri Nusron menegaskan, ketersediaan peta skala besar menjadi kunci percepatan penyusunan RDTR yang selama ini masih menjadi tantangan bagi pemerintah daerah. Ia menyebutkan, pada 2024 penyusunan peta skala 1:5.000 baru rampung untuk Pulau Sulawesi dan baru dapat dimanfaatkan pada pertengahan 2025.
“Sekarang kita mendengarkan progres pekerjaan tahun 2025, karena kita dikejar target penyusunan RDTR. Peta skala 1:5.000 ini sangat krusial,” ujar Nusron.
Menurutnya, peta skala 1:5.000 mampu menyajikan detail batas persil, jaringan jalan, sungai, sempadan, hingga bidang-bidang lainnya secara presisi. RDTR yang disusun berbasis peta tersebut selanjutnya menjadi dasar penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) hingga perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS).
“Belum tersedianya peta skala 1:5.000 inilah yang masih menjadi kendala utama pemerintah daerah dalam menyusun RDTR,” tambahnya.
Program ILASPP mulai dilaksanakan pada Agustus 2025 setelah loan agreement disahkan oleh World Bank. Program ini melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian ATR/BPN, Badan Informasi Geospasial (BIG), serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pada 2026, ILASPP juga akan diperluas dengan melibatkan Kementerian Transmigrasi guna membantu penyelesaian persoalan tumpang tindih lahan transmigrasi.
Dalam rapat tersebut, Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman, menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian ATR/BPN dalam penyelesaian Hak Pengelolaan (HPL) Program Transmigrasi Tuntas. Ia mengungkapkan, pada 2025 pihaknya bersama Kementerian ATR/BPN telah melakukan inventarisasi sekitar 300 hektare tanah transmigrasi yang kemudian dilakukan valuasi oleh Kementerian Keuangan dengan nilai hampir Rp3 triliun.
“Ketika kami dilibatkan dalam ILASPP ini, tentu kami sangat senang karena program ini akan membantu menyelesaikan tumpang tindih lahan sekaligus meningkatkan valuasi tanah,” ujar Iftitah.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN serta perwakilan kementerian/lembaga terkait, antara lain Kemendagri, BIG, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian Kehutanan. Ke depan, rapat lanjutan akan kembali digelar untuk membahas secara lebih rinci pelaksanaan ILASPP tahun 2026. (ar/rt/sr)