LAMANINDO.COM, JAKARTA — Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat tata kelola penilaian pertanahan nasional melalui pembinaan profesi, peningkatan kompetensi, serta penguatan integritas penilai. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ossy Dermawan, saat menjadi narasumber dalam Webinar Nasional MAPPI, Senin (23/02/2026).
Dalam paparannya, Ossy Dermawan mengapresiasi MAPPI sebagai organisasi profesi yang konsisten menjaga standar, etika, serta kualitas penilai di Indonesia. Menurutnya, kontribusi MAPPI dalam pembinaan, peningkatan kompetensi, dan penguatan integritas profesi menjadi faktor penting bagi keberlanjutan sistem penilaian nasional.
Webinar bertema “Problematika & Dinamika Hukum bagi Posisi Strategis Profesi Penilai Indonesia” tersebut menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga, termasuk perwakilan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, serta akademisi dari Universitas Sebelas Maret. Kegiatan ini diikuti anggota MAPPI dan peserta umum dari berbagai daerah.
Ossy menilai forum tersebut merupakan bentuk komitmen MAPPI dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia penilai pertanahan. Ia berharap webinar dapat menghasilkan rekomendasi konstruktif sekaligus menjadi referensi dalam penyempurnaan kebijakan ke depan.
Lebih lanjut, Ossy menyoroti sejumlah kesalahan yang kerap terjadi dalam praktik penilaian tanah, termasuk strategi penyelesaiannya serta langkah mitigasi risiko kerja yang dihadapi profesi penilai. Ia juga mengingatkan anggota MAPPI untuk terus memperkuat kolaborasi agar setiap kebijakan memiliki landasan teknis yang kuat dan dapat diterima para pemangku kepentingan.
Pemerintah, lanjut Ossy, melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, berkomitmen memperkuat tata kelola penilaian melalui kebijakan, regulasi, serta penguatan sistem yang semakin terintegrasi.
Sementara itu, Ketua II Dewan Pimpinan Nasional MAPPI, Wahyu Mahendra, menyambut baik kegiatan tersebut dan menegaskan komitmen MAPPI untuk memperluas kerja sama lintas lembaga. Menurutnya, webinar menjadi salah satu bentuk penguatan kapasitas penilai, mengingat perlindungan profesi tidak hanya menyangkut kepentingan penilai, tetapi juga kepentingan publik.
Ke depan, MAPPI berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, antara lain Otoritas Jasa Keuangan, ATR/BPN, Kejaksaan Agung, DPR RI, serta kalangan akademisi, guna membangun ekosistem penilaian yang sehat, profesional, dan terlindungi secara hukum. (mw/rt/sr)