LAMANINDO.COM, ACEH – Kolaborasi lintas instansi digencarkan untuk menyelamatkan puluhan ribu arsip pertanahan yang rusak akibat bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh pada 26 November 2025.
Sedikitnya 95.000 buku tanah dan surat ukur serta sekitar 165.000 warkah terdampak, mendorong percepatan restorasi melalui sinergi antara Kantor Wilayah BPN Aceh, Kanwil BPN Sumatera Utara, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), serta Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) guna memastikan pemulihan arsip dan normalisasi layanan pertanahan bagi masyarakat.
Arsip-arsip tersebut menyimpan data penting sebagai bukti hak masyarakat atas tanah. Kerusakan yang terjadi tidak hanya mengancam dokumen fisik, tetapi juga berpotensi mengganggu kepastian hukum kepemilikan tanah.
Menyikapi kondisi tersebut, upaya penyelamatan arsip dipercepat. Di tengah ruang kerja yang masih berjejak lumpur, proses pembersihan, pengeringan, serta pemilahan dokumen dilakukan secara bertahap.
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, Arinaldi menyatakan, restorasi arsip merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan waktu panjang.
“Kalau kita hitung mungkin lima tahun ke depan baru selesai untuk 165.000 dokumen. Karena itu, proses restorasi ini kami lakukan bersama berbagai pihak. Harapannya adalah bagaimana kita mempercepat normalisasi pelayanan melalui restorasi, dan seluruh arsip yang terdampak dapat selesai pada akhir tahun 2026 ini,” ujarnya.
Proses restorasi dilakukan melalui kolaborasi empat pilar, yakni Kanwil BPN Provinsi Aceh, Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), serta Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN). Sinergi lintas lembaga tersebut dinilai menjadi kunci percepatan pemulihan arsip dan layanan pertanahan.
Arinaldi menambahkan, kerja sama tersebut tidak hanya mempercepat pemulihan arsip, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran bagi taruna STPN yang terlibat dalam proses restorasi. Ia berharap kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat bagi institusi dan masyarakat sekaligus membentuk karakter calon insan pertanahan yang profesional dan berintegritas.
Di tengah kondisi pascabencana, restorasi arsip juga dimaknai sebagai momentum transformasi layanan pertanahan. Selain pemulihan fisik dokumen, digitalisasi data menjadi fokus untuk memperkuat ketahanan arsip di masa depan.
“Jadi kita tidak hanya berbicara terkait dengan pembersihan dan penjemuran, tetapi bagaimana data tersebut bisa segera menjadi data digital. Kita berharap Kantor Pertanahan yang saat ini sangat terdampak, akan lahir kembali menjadi Kantor Pertanahan yang modern dan mampu melayani seluruh layanan pertanahan secara digital,” kata Arinaldi.
Sementara itu, Kepala ANRI, Mego Pinandito, menegaskan bahwa penyelamatan arsip merupakan pekerjaan yang memerlukan kesabaran, ketelitian, serta koordinasi lintas lembaga. Menurutnya, penanganan arsip sering terlihat sederhana, namun di lapangan setiap tahap membutuhkan keahlian khusus.
Dalam proses restorasi di Aceh, ANRI menerjunkan tenaga profesional yang bekerja berdampingan dengan jajaran BPN daerah untuk memulihkan arsip satu per satu. Upaya tersebut dilakukan guna memastikan bukti hak dan sejarah pertanahan masyarakat tetap terjaga meski terdampak bencana.
“Penanganan arsip tidak bisa dilakukan sendirian, kita harus bersama-sama. Ada pilar-pilar utama dari kementerian, dalam hal ini Kementerian ATR/BPN sebagai pemilik arsip, kemudian pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, BNPB, serta ANRI, untuk membangun kolaborasi antar dan lintas kementerian, lintas pemerintahan, bahkan lintas kompetensi,” pungkasnya. (mw/yz/sr)