LAMANINDO.COM, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai membahas Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) sebagai dasar teknis penyusunan anggaran tahun 2027. Pembahasan ini dilakukan sebagai langkah strategis menghadapi tantangan efisiensi anggaran di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global, tanpa mengabaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan pentingnya perencanaan yang efisien namun tetap berdampak besar bagi publik. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Pembahasan Usulan KRO dan RO Tahun 2027 yang digelar secara daring, Senin (06/04/2026).
“Terkait pembahasan KRO dan RO, kita harus benar-benar efisien dan mampu menghasilkan output yang besar bagi masyarakat. Kualitas layanan tidak boleh terganggu,” ujar Dalu Agung.
Ia menekankan, penyusunan KRO dan RO harus diselaraskan dengan kondisi ekonomi nasional serta difokuskan pada penguatan pelayanan publik. Selain itu, perencanaan juga wajib dilengkapi kerangka acuan kerja yang jelas, sejalan dengan target kinerja dan implementasi di lapangan.
Rapat yang dijadwalkan berlangsung hingga 13 April 2026 ini diarahkan untuk menghasilkan usulan yang tidak hanya kuat secara substansi, tetapi juga tertib dalam struktur, logika perencanaan, serta pembiayaan.
Lebih lanjut, Dalu Agung mengingatkan agar seluruh proses penyusunan dilakukan secara komprehensif, mulai dari ketepatan nomenklatur output, kesesuaian target dan tahapan kegiatan, hingga kewajaran anggaran dan volume kegiatan.
Ia juga meminta agar program yang menunjukkan ketidakseimbangan antara realisasi fisik dan anggaran dilakukan evaluasi ulang. “Seluruh proses ini harus menghasilkan perencanaan yang lebih efisien, realistis, dan akuntabel,” tegasnya.
Dalam rapat yang diikuti sekitar 100 pegawai dari berbagai unit kerja pusat tersebut, turut hadir Pelaksana Tugas Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng.
Andi Tenri Abeng mengungkapkan bahwa hasil evaluasi menunjukkan banyak KRO dan RO sejak 2025 sudah tidak lagi relevan dengan kondisi di lapangan. Oleh karena itu, pembahasan kali ini dinilai penting untuk melakukan penyesuaian menyeluruh terhadap struktur perencanaan yang ada.
“Pembahasan ini berpotensi membawa perubahan pada struktur yang selama ini digunakan. Harapannya, perubahan tersebut dapat diterapkan secara matang dalam penganggaran 2027, sehingga seluruh perencanaan dapat dipahami secara detail tanpa keraguan,” pungkasnya. (ar/kr)