Oleh: Dodi Hasri (Kader PDI Perjuangan Buton Selatan)
DALAM lanskap politik Indonesia yang kerap riuh oleh pragmatisme elektoral dan kalkulasi kekuasaan jangka pendek, sosok Megawati Sukarnoputri kerap hadir sebagai anomali. Ia bukan tanpa kontroversi, bukan pula figur tanpa cela. Namun, jika politik dipahami bukan sekedar seni merebut kekuasaan, melainkan etika merawat pertiwi, Megawati menempati posisi yang layak dibaca lebih dalam. Bukan sebagai tokoh seremonial, melainkan sebagai penjaga kesinambungan sejarah dan ideologi bangsa.
Megawati tidak lahir dari ruang hampa. Ia tumbuh dari rahim sejarah yang penuh luka. Pengasingan ideologis, stigma politik, dan pembungkaman sistematis terhadap warisan Sukarnoisme pasca 1965. Dalam konteks ini, politik Megawati bukanlah hanya ambisi personal, tetapi upaya merawat memori kolektif yang nyaris diputus secara paksa oleh rezim otoritarian. Ia memikul beban sejarah yang tidak ringan, menjadi jembatan antara masa lalu yang ditindas dan masa depan yang terus dinegosiasikan.
Maka, kehadirannya dalam politik bukan soal regenerasi biologis, tetapi regenerasi ideologis yang sempat dipatahkan. Dalam kerangka Antonio Gramsci, Megawati dapat dibaca sebagai penjaga historical bloc, upaya mempertahankan warisan ideologis rakyat agar tidak sepenuhnya ditelan hegemoni pasar dan oligarki.
Kepemimpinan Megawati sebagai Presiden 2021-2004 sering dinilai “sunyi”. Namun, justru dalam kesunyian itulah tersimpan satu pesan penting, negara tidak selalu harus gaduh untuk bekerja. Stabilitas politik pasca reformasi yang rapuh, konsolidasi institusi, serta keberanian menjaga aset-aset strategis nasional menunjukkan corak kepemimpinan yang tidak populis, tetapi berorientasi pada keberlanjutan. Ia mungkin tidak membakar semangat massa dengan pidato berapi-api, tetapi ia merawat fondasi republik agar tidak runtuh oleh euforia reformasi yang liar.
Sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati juga memainkan peran ideologis yang jarang dibicarakan secara jujur. Di tengah partai-partai yang mudah tergelincir menjadi kendaraan kekuasaan tanpa arah ideologis, PDI Perjuangan dengan segala kontradiksinya masih menyisakan garis merah nasionalisme kerakyatan. Di tangan Megawati, partai ini bukan hanya mesin elektoral, tetapi ruang reproduksi ideologi, meskipun sering kali diuji oleh realitas politik praktis.
Dari sudut pandang feminisme politik, Megawati adalah simbol penting. Ia bukan sekedar “presiden perempuan pertama”, tetapi representasi bagaimana perempuan dapat bertahan dan memimpin dalam struktur politik yang maskulin, keras, dan sering kali kejam. Gaya kepemimpinannya yang tenang, tidak agresif, dan cenderung reflektif sering disalahartikan sebagai kelemahan. Padahal, dalam budaya politik yang memuja dominasi, ketenangan justru bisa menjadi bentuk perlawanan.
Politik Megawati bergerak dalam logika ketahanan, bukan keterpesonaan. Ia tidak mengejar cinta massa yang fluktuatif, melainkan loyalitas ideologis yang tahan uji. Dalam iklim demokrasi yang kerap terjebak pada politik sensasi, pilihan semacam ini terasa tidak populer, bahkan terkesan kaku.
Namun justru di situlah watak negarawan diuji.
Keberanian Megawati paling nyata bukan pada retorika, melainkan pada sikap konsisten menjaga garis ideologi di tengah tekanan kompromi. Dalam banyak momentum krusial, ia memilih menjadi tembok, bukan angin. Ketika arus liberalisasi ekonomi global mendesak tanpa rem, nasionalisme direduksi menjadi jargon kampanye, Megawati tetap berdiri pada keyakinan bahwa negara harus hadir melindungi yang lemah, menjaga kedaulatan, dan tidak sepenuhnya tunduk pada logika pasar.
Sikap ini sering membuatnya tampak tidak lentur, padahal justru itulah bentuk keteguhan politik yang kini semakin langka.
Dalam konteks Indonesia hari ini, politik semakin transaksional dan ideologi kerap diperlakukan sebagai aksesori, Megawati justru tampil sebagai pengingat. Bahwa republik ini dibangun bukan hanya oleh kalkulasi menang-kalah, tetapi oleh keberanian berpihak. Keberpihakan pada sejarah, pada rakyat, dan pada gagasan tentang Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Merawat pertiwi bagu Megawati bukanlah kerja sesaat atau slogan lima tahunan. Ia adalah laku panjang, penuh kesabaran, sering kali sepi apresiasi. Sebuah politik yang lebih memilih bertahan daripada berkilau, lebih memilih akar daripada daun. Di tengah kegaduhan politik hari ini, justru tipe kepemimpinan semacam inilah yang perlu kembali dibaca, bukan untuk dipuja tanpa kritik, tetapi untuk dipahami dengan kejujuran intelektual dan kedewasaan politik.
Pada akhirnya, Megawati mungkin tidak menawarkan lompatan revolusioner, tetapi justru berupaya menjaga agar negara tidak sepenuhnya tereduksi menjadi kepanjangan kepentingan kelas dominan. Dalam kesenyapan politiknya, tersimpan upaya mempertahankan ruang sejarah, agar republik tetap memiliki ingatan, keberpihakan, dan kemungkinan emansipasi.
Sebagaimana ditegaskan Marx, sejarah selalu bergerak melalui kontradiksi, dan merawat pertiwi berarti memastikan kontradiksi itu tidak dibungkam, melainkan tetap hidup sebagai sumber perubahan, dan itu konsistensi sikap yang ditunjukan oleh seorang Megawati Soekarnoputri.
Di usia ke-79, Ibu Megawati Sukarnoputri berdiri sebagai simpul harapan dalam perjalanan panjang republik. Bukan semata karena jabatan yang pernah diemban, melainkan karena keteguhan menjaga arah sejarah.
Selamat ulang tahun ke-79, Ibu Megawati kiranya semesta senantiasa merestui langkah Ibu dalam merawat pertiwi, menjaga martabat bangsa, dan menanamkan harapan bagi Indonesia yang lebih adil, berdaulat, dan berkeadaban.
Semoga usia yang kian matang ini terus dianugerahi kesehatan, kejernihan, dan keteduhan, agar api pengabdian tetap menyala sebagai penuntun generasi penerus.